TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memprioritaskan penanganan keamanan produk perikanan. Prioritas tersebut dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan tujuan ekspor. Menurut Direktur Pemasaran Luar Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan Sut P. Hutagalung, penanganan keamanan produk pada 2006 masih lemah. "Akibatnya banyak kasus penolakan produk perikanan asal Indonesia, khususnya dari Uni Eropa," ujarnya kepada Tempo, Kamis (24/7). Dia menjelaskan, pemerintah akan terus memperbaiki regulasi terhadap ketentuan pengawasan mutu. Di daerah pemerintah akan melakukan perbaikan sarana dan prasarana. Selama 2004 kasus penolakan ekspor perikanan dari Uni Eropa ditemukan sebanyak 70 kasus dan 2005 sebanyak 49 kasus. Sedangkan pada 2007, jumlahnya menurun menjadi 12 kasus dan hingga Juli 2008 ini ditemukan tiga kasus. Pasar Uni Eropa merupakan pasar ekspor ketiga terbesar bagi Indonesia. Produk yang diekspor antara lain udang, tuna dan cumi. Volume ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2006 mencapai 80 ribu ton atau 8,65 persen dari otal volume ekspor 426,4 ribu ton. Nilai ekspor ke Uni Eropa US$ 249,95 juta atau 14,02 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia sebesar US$ 2,1 miliar. ISMI HAMID
Berita terkait
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
7 hari lalu
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
Baca SelengkapnyaMenteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
8 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
19 hari lalu
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.
Baca SelengkapnyaSejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional
30 hari lalu
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut
48 hari lalu
Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaInflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah
49 hari lalu
KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.
Baca SelengkapnyaKKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
49 hari lalu
Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.
Baca SelengkapnyaEksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit
50 hari lalu
Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.
Baca SelengkapnyaEdi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar
50 hari lalu
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.
Baca SelengkapnyaGagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO
5 Maret 2024
Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.
Baca Selengkapnya
