TEMPO Interaktif, Jakarta:Pihak swasta baik lokal maupun asing baru dapat merealisasikan investasinya di pelabuhan-pelabuhan Indonesia mulai 2009.Sebab, Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis dari Undang Undang Nomor 17 tentang Pelayaran yang telah baru direvisi beberapa bulan lalu masih dalam penggodokan. "Kami prioritaskan akhir tahun ini selesai jadi investasi bisa mulai tahun depan," kata Direktur Jenderal Perhubungkan Laut Efendi Batubara di sela dialog Media Maritim, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (23/7). Dia menjelaskan, pedoman teknis investasi di pelabuhan akan mengikuti aturan umum investasi di Indonesia. Untuk investasi swasta asing misalnya, akan dibatasi maksimal 49 persen dengan konsesi pengelolaan selama 30 tahun. "Kendali di pelabuhan harus pemerintah," ujarnya. Investasi swasta termasuk dari pihak asing juga hanya boleh di hilir seperti terminal. Pembangunan oleh swasta juga harus mengikuti rencana induk pelabuhan nasional yang tengah disusun. Dia menyebut investor dari Korea telah menyatakan minat untuk berinvestasi di Pelabuhan Raja Ampat, Papua Barat, dan investor Timur Tengah di Pelabuhan Belawan, Medan. Selain itu, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pun saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan niatnya berinvestasi dan membangun pelabuhan di Indonesia. Harun Mahbub