TEMPO Interaktif, Jakarta:Konsep penetapan harga BBM yang ditetapkan pemerintah, dengan harga tertinggi dan terendah, amat lemah dan membingungkan. “Dari sisi teori lemah dan tidak mengacu pada praktek negara lain,” ungkap pengamat perminyakan, Dr Kurtubi, kepada Tempo News Room saat dihubungi melalui telpon, Kamis(17/1). Menurut Kurtubi, penetapan harga BBM terendah dan harga tertinggi membingungkan. ”Apakah pompa bensin boleh menetapkan harga berbeda?” kata dia. Penetapan harga tersebut tidak akan berarti sama sekali karena setiap bulannya pemerintah akan menetapkan harga pasar BBM dalam satu angka. ”Jadi apa tujuannya pemerintah ini?” kata Kurtubi. Dia juga menyebutkan, jika mengikuti harga pasar, semestinya sudah tidak melibatkan lagi unsur subsidi. Harga yang masih mengandung subsidi tentunya belum menghitung biaya distribusi dan biaya margin pompa bensin. Harga pasar, tegas Kurtubi, berarti tidak ada campur tangan pemerintah melainkan tergantung supply and demand. Kebijakan pemerintah ini, kata Kurtubi, juga membuktikan bahwa kebijakan publik mengenai BBM tidak ditangani secara komprehensif dan terpadu dengan kebijakan energi nasional. “Hanya melulu dikaitkan dengan subsidi BBM, tapi penggunaan energi non-BBM tidak dilibatkan,” kata dia. Kurtubi mencontohkan, seharusnya, sebelum harga BBM diumumkan pemerintah menyiapkan stasiun Bahan Bakar Gas (BBG), sehingga saat harga BBM naik masyarakat memiliki pilihan untuk berpindah ke BBG yang bersih dan murah. Cadangan gas di Indonesia memang lebih banyak daripada minyak. Selain itu harganya, katanya, ”Kurang dari separuh harga bensin.” Kemudian, kata dia, jauh hari sebelum penetapan harga baru BBM, kendaraan umum seperti bis kota atau taksi dianjurkan untuk mengonsumsi BBG. Pipa gas bisa langsung disambungkan ke pool taksi atau bis kota. ”Bis kota diwajibkan BBG sehingga BBM naik, ongkos tidak perlu naik,” usul Kurtubi. Kemudian, untuk keperluan rumah tangga bisa menggunakan briket batubara. “Kebijakan pemerintah kurang dilakukan secara terpadu,” kata dia beralasan. Kurtubi juga mengatakan, mestinya Indonesia memiliki Undang-undang mengenai energi nasional. “Itu yang urgent, sehingga dipaksa taat UU baik produsen maupun konsumennya,” papar dia. Selanjutnya, pemerintah dapat membentuk UU migas, UU batubara, listrik dan sebagainya. ”Kita tak punya UU Energi Nasional, yag dipaksakan malah UU Migas,”ucap Kurtubi. Kebijakan pemerintah mengenai BBM di masa lalu, kata Kurtubi, melalui keputusan presiden dan sesuai undang-undang. Keputusan tersebut biasanya berlaku untuk 1-3 tahun ke depan.(Hilman Hilmansyah-Tempo News Room)