TEMPO Interaktif, Jakarta:Greenpeace mendukung Peraturan Daerah Papua tentang larangan ekspor kayu gelondongan. Kebijakan pemerintah Daerah ini mendapatkan dukungan dari LSM lingkungan Greenpeace. Namun, pada tanggal 17 Maret 2008 di Jayapura, 40 perwakilan industri kehutanan meminta keringanan atas kebijakan yang dibuat Pemda Papua. Hal yang sangat disayangkan oleh Greenpeace adalah permintaan itu didukung oleh pemerintah pusat, melalui Presiden dan Wakil Presiden."Pemerintah Daerah Papua memiliki komitmen yang teguh untuk menyelamatkan hutan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seharusnya pemerintah juga mendukung." Ujar Bustar Maitar, Juru bicara Greenpece di Jayapura.Rencana Papua untuk melarang kayu gelondongan dan CPO keluar dari bumi Cendrawasih muncul dari Gubernur Barnabas Suebu di sela konferensi PBB tentang Perubahan Iklim yang berlangsung di Bali. Suebu menyatakan Papua akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda)tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.Larangan ini telah melahirkan Perda yang disahkan oleh DPRD pada Januari 2008. Isi Perda antara lain tentang pelarangan ekspor CPO dan kayu gelondongan dari Papua.Secara global, laju pennggundulan hutan tropis telah berkontribusi dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca sebesar 20%. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan penggundulan hutan tercepat versi Guinness Book of Record 2007.Fanny Febyanti
Berita terkait
Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi
2 jam lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
1 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaGapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024
1 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.
Baca SelengkapnyaSawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu
2 hari lalu
Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca SelengkapnyaKebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan
2 hari lalu
Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan
2 hari lalu
Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.
Baca Selengkapnya12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
2 hari lalu
Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.
Baca Selengkapnya22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
2 hari lalu
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca SelengkapnyaPolemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga
34 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Baca Selengkapnya365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
34 hari lalu
Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.
Baca Selengkapnya
