TEMPO Interaktif, Jakarta:Kesatuan Pelaut Indonesia meminta pemerintah membatasi kapal-kapal dengan bendera kemudahan atau flag of convenience dari negara asing yang beroperasi di Indonesia. Sebab kapal berbendera kemudahan itu banyak melanggar ketentuan upah maupun keamanan.Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia, Hanafi Rustandi, mengatakan upah yang pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera kemudahan itu hanya sekitar US$300 per bulan. Padahal standar International Labour Organization mencapai US$800, dan standar International Trasport Workers Federation (ITF) mencapai US$1150. Saat ini sekitar 70 persen kapal yang beroperasi di Indonesia adalah kapal berbendera kemudahan. “Jumlahnya ratusan,” kata Hanafi. Kapal-kapal itu menggunakan bendera dari negara-negara yang memberikan bendera kemudahan.Hanafi menjelaskan, bendera kemudahan bisa diperoleh dari sekitar 32 negara antara lain Panama, Liberia, Kamboja, Mongolia, juga Bahama. “Cukup bayar 300 dolar (Amerika) sudah dapat bendera,” kata dia. Menurutnya, pengusaha memilih menggunakan bendera kemudahan untuk menghindari pajak dan regulasi yang ketat di dalam negeri. Harun Mahbub
Berita terkait
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Baca SelengkapnyaTenggelamkan! dan 5 Pernyataan Terviral Susi Pudjiastuti Saat Menjabat Menteri
15 Januari 2023
Kala menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti kerap melontarkan kalimat kontroversial, terviral Tenggelamkan!
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Genap Berusia 58 Tahun, Kabar Terkininya?
15 Januari 2023
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kelahiran 15 Januari 1965, ini kini aktif sebagai Ketua Pandu Laut Nusantara.
Baca SelengkapnyaKKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaKKP Ringkus Dua Kapal Asing Pencuri Ikan di Laut Natuna
22 Agustus 2020
Dua kapal asing berbendera Vietnam diringkus KKP di laut Natuna.
Baca SelengkapnyaHibah Kapal Asing, Bupati Natuna: Tak Semua Nelayan Bisa Gunakan
24 November 2019
Bupati Natuna Hamid Rizal menyatakan kebijakan KKP yang ingin menghibahkan kapal asing pencuri ikan tidak cocok diterapkan di wilayahnya
Baca SelengkapnyaEdhy Prabowo: Nelayan Melanggar, Jangan Langsung Dipidana
13 November 2019
"Saya meminta petugas PSDKP ikut membela nelayan jangan sampai memusuhi nelayan," kata Edhy Prabowo.
Baca SelengkapnyaHalau Kapal Asing Pencuri Ikan, Edhy Minta Bantuan Pengusaha
9 November 2019
"Jadi di laut Bapak bantu jadi mata telinganya kita," kata Menteri Edhy meminta bantuan pengusaha ikut melaporkan kapal asing pencuri ikan ke KKP.
Baca SelengkapnyaKuartal III 2019, Produksi Perikanan Tangkap Naik 17 Persen
4 November 2019
Produksi perikanan tangkap mencatatkan kenaikan pada kuartal III/2019.
Baca SelengkapnyaSalam Perpisahan, Susi Pudjiastuti Minta Perangi Illegal Fishing
18 Oktober 2019
Tinggal dua hari lagi Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Baca Selengkapnya
