TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat Multimedia Roy Suryo meminta penundaan kenaikan tarif telepon harus disahkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Pasalnya, penundaan kenaikan tarif telepon saat ini hanya berlandaskan pada rapat konsultasi pemerintah dengan DPR yang kekuatan hukumnya lemah. Mau ditunda sampai kapan? Jangan-jangan nanti diam-diam dinaikkan lagi, kata pengamat telekomunikasi RM Roy Suryo di Jakarta, Jumat (17/1). Menurutnya, penundaan kenaikan tarif itu masih banyak menyisakan pertanyaan, seperti bagaimana tagihan telepon yang harus dibayar untuk tanggal 1-15 Januari lalu, apakah mengikuti kenaikan tarif atau tarif lama. Bagaimana dengan wartel? Kebanyakan tidak mau lagi menurunkan harganya, tambahnya. Namun menurut juru bicara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Gatot S. Dewa Broto kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Menteri Perhubungan, kemarin (16/1) telah mengirimkan surat edaran bernomer PR 304/1/1 PHB 2003 kepada Direktur Utama PT Telkom, PT Indosat, PT Ratelindo, dan PT BBT. Melalui surat itu, pemerintah meminta penyelenggara jasa telepon dasar jaringan tetap dalam negeri untuk menunda pemberlakuan kenaikan tarif. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi akan menjadi pengawas pemberlakuan keputusan baru ini. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah juga mengatur bahwa tarif yang berlaku untuk bulan Januari 2003 ini adalah tarif lama, seperti sebelum kenaikan. Mengenai apakah penundaan kenaikan tarif ini perlu ditetapkan melalui Keputusan Menteri, menurut Gatot tidak perlu. Surat edaran itu sudah cukup, katanya. Seperti diketahui, kenaikan tarif telepon ditetapkan melalui Keputusan Menteri nomer 12 tahun 2002. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Perhubungan nomer PR 304/2/4 PHB 2002 kepada Direktur Utama PT Telkom, PT Indosat, PT Ratelindo, dan PT BBT mengenai kenaikan tarif telepon. Sedangkan batas waktu penundaan ini sendiri, lanjutnya, pemerintah saat ini masih melakukan pengkajian. Pertimbangannya kan bukan cuma sisi konsumen, tapi juga penyedia jasa seperti PT Telkom. Pada saatnya akan kita umumkan, katanya. Namun menurut Roy Suryo, pemerintah tidak bisa menaikkan tarif telepon sebelum memenuhi komitmennya dengan DPR seperti yang tertuang dalam surat DPR kepada Menteri Perhubungan yang ditandatangani Wakil Ketua DPR AM Fatwa tanggal 21 November 2001. Salah satunya adalah pendirian Badan Regulasi Independen (Independen Regulatory Board) yang ditargetkan akan selesai tahun 2002. Dia juga menilai pernyataan Direktur Utama PT Telkom Kristiono yang membatalkan dua proyek PSTN (public switch telephone network) sebagai sikap kekanak-kanakan. Dengan pembatalan tersebut, dikhawatirkannya justru akan menyebabkan target pembangunan 1,2 satuan sambungan telepon (SST) hingga tahun 2004 akan gagal. "Berarti Telkom gagal mencapai targetnya sendiri," katanya. Beberapa hari lalu, Kristiono mengatakan, sebagai dampak penundaan kenaikan tarif telepon, PT Telkom terpaksa membatalkan dua proyek PSTN senilai US$ 300 juta. Pasalnya, dengan penundaan tersebut, menyebabkan pendapatan perusahaan akan menurun. Sapto Pradityo --- TNR