TEMPO Interaktif, Jakarta:Dana divestasi indosat, menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Billy Satrio Boediono, harus langsung disetorkan ke kas negara tanpa dipotong pelbagai biaya siluman. Biaya yang dimaksud berupa biaya konsultasi, road show, notaris. Kalau dipotong-potong dulu, itu menyimpang, ujar Billy kepada wartawan di kantornya usai sholat Jumat (17/1). Menurutnya, berdasar undang-undang pendapatan negara non-pajak harus segera disetorkan ke kas negara dan tidak dipotong dengan biaya pengeluaran selama divestasi berlangsung. Biaya pengeluaran itu, seharusnya sudah ada anggarannya sendiri. Itu dikarenakan divestasi telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, untuk pengeluaran itu sudah ada anggarannya tersendiri. Menurutnya, sesuai dengan akal sehat seharusnya dana hasil divestasi PT Indisat, sebesar US$ 627 juta itu, langsung disetorkan ke negara. Dalam perberitaan sebelumnya, hasil privatisasi PT Indosat dipotong biaya-biaya seperti, konsultasi keuangan lokal dan internasional mencapai US$ 14 juta. Biaya lain seperti konsultasi hukum, lokal dan internasional, biaya tidak terduga, biaya road show, biaya crossing, biaya notaris dan pajak-pajak. Sampai saat ini, menurut Ketua BPK, laporan keuangan mengenai hasil privatisasi PT Indosat belum diterimanya. Padahal, seharusnya tiap instansi milik pemerintah yang berpidah tangan kepemilikannya harus dilaporkan ke badan itu. Priandono TNR