TEMPO Interaktif, Jakarta:Jumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini mencapai 140 (satu di antaranya berupa Perum, yaitu LKBN Antara) akan dikurangi hingga tersisa 25 perusahaan. Selebihnya akan dilakukan penggabungan, likuidasi, akuisisi. Belum dipastikan kapan penyusutan itu berlangsung, namun kemungkinan semuanya akan tuntas hingga tahun 2025 nanti. Pengurangan tersebut dilakukan karena terlalu banyak jumlahnya BUMN.Sekretaris Kementerian Negara BUMN Muhammad Said Didu mengemukakan hal tersebut sewaktu berbicara di depan pengurus Forum Komunikasi BUMN Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilantiknya, Sabtu (8/12). BUMN yang tidak terlalu penting untuk negara akan dihapus, dikurangi dan mungkin lebih baik dikelola oleh swasta, ujarnya seraya menyebut telah melakukan penghapusan industri soda milik negara.Menurutnya, sebenarnya banyak BUMN yang mendapatkan keuntungan dari usahanya. Tetapi tahun 2006 lalu ada sekitar 31 perusahaan yang merugi, dan 2007 ini kemungkinan masih ada 15 perusahaan yang masih merugi. Kesemua perusahaan BUMN yang tidak memperoleh keuntungan tersebut, bukan karena tidak layak usaha tetapi disebabkan beban masa lalu.Ia menyebut BUMN yang masih mengalami kerugian adalah pabrik kertas dan yang terkait dengan subsidi PLN, juga KAI (Kereta Api Indonesia), DAMRI, Pelni yang tarifnya terlalu rendah. "Jadi BUMN itu bukan semata-mata rugi tetapi karena kebijakan pemerintah yang menentukan tarif. Seperti PLN itu biaya produksinya Rp 900 dijual Rp600 ya merugi," kata Said.Kalau pemerintah masih memberikan bantuan permodalan untuk mengatasi kesulitan keuangan BUMN, menurut Said ini wajar. Contohnya, Garuda yang harus dibantu pemerintah nelalui suntikan dana hingga Rp 1 triliun. Ia menyebut angka ini kecil dibanding uang pemerintah yang keluar Rp 600 triliun untuk kepentingan pengusaha swasta. "Beban negara dari kebangkrutan swasta besar sekali," ujarnya.Kalau dipertanyakannya gaji direksi BUMN lebih besar dibanding gaji presiden, Said Didu menunjuk gaji presiden Singapura lebih tinggi 20 persen dari swasta. "Yang salah itu gaji presiden Indonesia karena rendah," katanya. Ia menambahkan, tidak masuk akal kalau presiden Indonesia digaji Rp49 juta.Muhammad Said Didu yang selama dua tahun hingga 1999 pernah menjadi anggota DPR RI juga mengajak BUMN transparan dan bersih. Termasuk dalam hal penegakan hukum. Jangan karena tekanan pihak tertentu, menjadi takut sehingga ikut menjadi kotor karena mengatasnamakan kepentingan lain.Supriyantho Khafid/TNR