TEMPO Interaktif, Jakarta:" Kita sudah jual sesuai apa yang diinginkan publik, tapi masih saja disebut merugikan negara," ujar Laksamana. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara akan menunggu pengesahan UU BUMN yang kini masih digodok oleh DPR. "Kita masih konsentrasi persiapan intern, seperti pengesahan undang-undang ini," kata Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi di Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa (15/4). Laksamana mengaku pihaknya akan taat azas dengan mematuhi prosedur penjualan perusahan negara. Menurutnya, persiapan yang dilakukan pihaknya meliputi dokumentasi persetujuan dan undang-undang yang mengaturnya. Saat ini, katanya, merupakan waktu yang tepat untuk mempersiapkan keadaan ekonomi yang lebih baik. Laksamana mencontohkan situasi dunia akibat invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak membuat situasi pasar tidak sehat. Akibatnya, kata Laksamana, para pemodal tak semangat menanamkan modalnya di negara lain. "Orang juga malas bepergian ke luar negeri," katanya. Jika keadaan sudah memungkinkan, kata menteri dari PDI P ini, pihaknya baru akan ancang-ancang untuk menjual perusahaan negara ke swasta. Tapi, "Meski sudah dapat persetujuan, kalau timing-nya tidak pas, saya hold dulu," katanya. Ia mencontohkan rencana penjualan Indofarma dan Bank Mandiri yang, disebutnya, masih menunggu waktu yang tepat untuk penjualan. "Kalau keadaan sudah memungkikan baru kita lakukan," ia menegaskan. Menurut Laksamana, privatisasi BUMN sangat ditentukan faktor eksternal yang tak bisa dikendalikan oleh dirinya sebagai menteri. "Kalau secara intern kami sudah lakukan persiapan-persiapan," imbuhnya. Dia berharap pembahasan RUU BUMN rampung menjelang selesainya masa sidang DPR pada Juni mendatang. Saat ini RUU itu baru diserahkan kemerintrian BUMN dan baru pembahasan daftar inventaris masalah yang diusulkan setiap fraksi. Kata Laksamana, pihaknya tak mau dihujat terus-menerus dengan melakukan kesalahan dalam menjual perusahan milik negara seperti kejadian terdahulu. "Kita sudah jual sesuai apa yang diinginkan publik, tapi masih saja disebut merugikan negara," ujar Laksamana. (Bagja Hidayat - TNR)