TEMPO Interaktif, Jakarta:Saking kuatnya, sampai-sampai produk UU (Undang-undang) pun disusupi kekuatan para pemodal asing itu. Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi UGM, Revrisond Baswier MA prihatin dengan makin kuatnya cengkeraman pemodal asing terhadap pemerintahan Megawati. Sony, demikian ia biasa dipanggil, memberi 2 contoh UU yang syarat dengan titipan pemilik modal asing. Pertama, RUU Keuangan Negara (RUU KN) yang diloloskan DPR pada 6 Februari lalu. Tanpa alas an yang jelas, menurut Sony, UU yang dimaksud mestinya bertujuan untuk meletakkan aturan dasar pengelolaan keuangan negara itu. Namun, karena titipan pemodal asing, UU itu merasa perlu untuk menyisipkan satu pasal khusus yang sungguh aneh. Yakni, memberi kewenangan kepada menteri keuangan untuk menjual atau memprivatisasi BUMN. " Ini sangat janggal karena sebuah perundang-undangan mengatur kewenangan khusus itu. Pasti ada kepentingan pemilik modal asing di dalamnya," kata Sony dalam Seminar Nasional Peranan Bank Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia di Kampus STIESIA (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya, Selasa (15/4). Sayang, Sony tidak mau menjelaskan siapa pemodal asing itu. Yang jelas katanya, titipan dari lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) kental dalam hal ini. Contoh kedua, kata Sony, adalah RUU BUMN. Dalam RUU yang saat ini sedang dibahas secara maraton oleh Kementrian Negara BUMN dan Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan RUU BUMN di Komisi V DPR itu, juga diselipi pasal yang sarat kepentingan pemilik modal asing. Yakni, pasal tentang privatisasi. Bunyinya, dalam kondisi tertentu, pemerintah bolah memprivatisasi BUMN. Dan pemerintah daerah boleh menjual BUMD. Menurut Sony, masih banyak permisalan yang menunjukkan makin menancapnya kekuatan medal asing di Indonesia. Di antaranya, divestasi BCA, Indosat, Semen Gresik, Telkomsel dan sebagainya. Menurutnya pemerintah menjadi sangat tergantung, bahkan didikte oleh pemilik modal. "Mending kalau pemilik modal itu dari dalam negeri. Ini asing semua. Jadi, kita menuju ke neolebirelisme, dan bahkan penjajahan baru," tegasnya. (Sunudyantoro)