TEMPO Interaktif, Jakarta:WALHI minta Consultative Group on Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan moratorium kayu bulat (industrial logging) bagi kalangan industri. Pasalnya, dengan luas tebangan pertahun mencapai 4,5 juta hektar dan laju kerusakan hutan sekitar 2 juta hektar pertahun, maka hutan alam primer Indonesia hanya akan bertahan hingga lima tahun ke depan. Moraturium illegal logging sudah tidak memadai lagi. Sekarang kayu-kayu illegal itu sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, kata Dierktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Longgena Ginting di Jakarta, Kamis (16/1). Menurut Longgena, moratorium industrial logging ini juga akan menjadi insentif bagi industri perkayuan untuk mengembangkan hutan tanaman industri (HTI). Karena, hingga saat ini, realisasi HTI baru akan mencapai 12 persen. Padahal, para pemilik HTI telah diberikan berbagai kemudahan diantaranya kemudahan pembebasan lahan dan pembayaran pajak. Selama ini sekitar 70 hingga 80 persen kebutuhan industri perkayuan di peroleh dari kayu illegal, kata Longgena. Tahun 2002 lalu, produksi kayu bulat Indonesia yang dilaporkan mencapai sekitar 12 juta m3. Padahal, kebutuhan industri perkayuan Indonesia mencapai 63 juta meter kubik pertahun. Selisish 51 juta meter kubik itu diperoleh dari kayu illegal, tambahnya. Oleh karena itu, kata Togu Manurung, Direktur Forest Watch pada kesempatan yang sama, disamping moratorium itu pemerintah juga harus melakukan pengurangan kapasitas terpasang dari industri perkayuan saat ini. Pasalnya, dari tahun ke tahun kemampuan hutan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri semakin menurun. Tahun 2003 ini pun, pemerintah hanya mentargetkan produksi kayu bulat sebesar 6,8 juta m3 atau menurun hampir 50 persen dibanding tahun 2002. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Kerusakan hutan sudah menyentuh taman-taman nasional dan kawasan lindung, katanya. Togu menunjuk pada perambahan hutan di Taman Nasional Gunug Leuser, Aceh, Taman Nasional Bukit 12, Jambi dan Taman Nasional Lorentz, Papua. Togu sendiri menilai, selama ini CGI tidak pernah sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap komitmen di sektor kehutanan seperti yang dijanjikan pemerintah Indonesia pada Februari 2000 lalu. Pemerintah membuat 20 komitmen di sektor kehutanan dengan CGI. Diantaranya, pemberantasan illegal logging. Tapi justru illegal logging semakin luar biasa. Tiap tahun paling tidak 10 juta meter kubik kayu diselundupkan keluar negeri, katanya. Menurutnya, merebaknya illegal logging tidak lepas dari KKN dengan pejabat pemerintah dan keterlibatan militer. Misalnya, keterlibatan yayasan bukit barisan yang berada di lingkungan Kodam Bukit Barisan dalam perambahan hutan di Taman Nasional Leuser. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bintang Simangunsong dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, hanya 20 persen atau sekitar US$2,6 miliar manfaat hutan yang diterima pemerintah tahun lalu. Sementara, pihak swasta hanya menerima 30 persen atau sekitar US$4,1 miliar. 50 persennya atau sekitar US$6,3 miliar dinikmati penebang liar. Akibat kerusakan hutan selama ini masyarakat juga harus menangung kerugian sebesar US$609 juta pertahun sebagai dampak dari rusaknya hutan yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Saat ini dari 46,8 juta hektar hutan yang telah dinilai pemerintah hanya 18,9 juta hektar yang masih berupa hutan primer, sementara 14,3 juta hektar hutan tersebut telah rusak. Sapto Pradityo --- TNR