TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPBNT) kepada lebih dari 2.205 keluarga di Surabaya dan Lamongan, Jawa Timur.
Bantuan pemerintah itu disalurkan melalui agen-agen branchless banking BNI atau Agen 46 BNI sebagai percontohan awal. Pada penyaluran BPNT perdana di Surabaya ini, hanya dapat dicairkan menjadi beras bersubsidi sebanyak 10 kilogram, dan gula 2 kg atau senilai Rp 110 ribu per penerima.
Bantuan itu dapat dicairkan melalui Rumah Pangan Kita yang dikelola Bulog dan Warung Gotong Royokng Elektronik (E-Warong) yang dioperasikan oleh koperasi di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, BPNT merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Maret, April, dan Juni 2016. Presiden ingin bantuan sosial semakin diintegrasikan secara non tunai dan subsidi pangan dikonversi dengan bantuan pangan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Presiden pun mengarahkan, penerapan penyaluran bantuan pangan pengganti subsidi pangan atau raskin dapat mulai diterapkan tahun ini.
Menurut Khofifah, tahun ini nilai BPNT sebesar Rp 1,6 triliun. “Jumlahnya besar," katanya dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 12 Februari 2017.
Itu sebabnya, Khofifah meminta pemerintah daerah dan dinas sosial menguasai mekanismenya sebab kan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang sistem baru penyaluran bantuan ini. "Apa itu subsidi pangan dan apa bedanya dengan bantuan pangan, jelaskan kepada penerima manfaat,” ucapnya.
Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto mengatakan, 2.205 keluarga penerima manfaat (KPM) itu adalah bagian dari penerima Bantuan Sosial PKH Non Tunai dari total 24 ribu KPM yang ada di Kota Surabaya. Untuk penyaluran BPNTI, BNI menyiapkan 279 agen untuk menyalurkannya.
Sistem yang dipakai adalah dengan kartu multi fungsi yaitu sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan yang juga berfungsi sebagai kartu tabungan. “Bantuan akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat dan hanya dapat digunakan untuk membeli barang sesuai program yang ditetapkan pemerintah,” kata Suprajarto.
Dalam sistem penyaluran juga dibangun sistem monitoring berupa dashboard yang bersifat online untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bantuan sosial serta rekonsiliasinya. Sistem itu, menurut Suprajarto, dapat diakses untuk kepentingan nasional hingga desa. Metode ini juga dapat diterapkan untuk penyaluran bantuan sosial atau subsidi lainnya seperti pupuk dan elpiji.
Sementara itu, jaringan agen bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini mencapai lebih dari 165 ribu agen yang cukup banyak dan luas untuk mengakomodasi penyaluran beragam bantuan sosial, di mana 16 ribu di antaranya siap menyalurkan BPNT. Tahun ini, 1,4 juta orang penerima manfaat yang ada di 51 kota/kabupaten akan menerima BPNT melalui bank-bank Himbara.
GHOIDA RAHMAH
