TEMPO.CO, Bandung - Presiden Direktur PT Pertamina Gas (Pertagas) Hendra Jaya mengatakan, perusahaannya akan memasok gas untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas dalam proyek listrik 35 ribu megawatt pemerintah. “Kita ikut serta dalam mensuplai kebutuhan PLN (Perusahaan Listrik Negara), mereka akan membangun sepertiganya itu pembangkit gas,” kata dia, di Bandung, Jumat, 11 September 2015.
Hendra mengatakan, Pertagas menyiapkan pengembangan infrastruktur untuk memasok kebutuhan gas independent power producer (IPP) yang lelangnya kini sudah dibuka PLN. “Kita akan fokus pada pembangkit yang akan dibangun dengan gas, yang memang sudah dilelangkan oleh PLN baik untuk BUMN atau swasta untuk membangun IPP tadi,” kata dia.
Menurut Hendra, sepertiga proyek listrik 35 ribu megawatt itu akan memakai bahan bakar gas. Pertagas, kata Hendra, punya rantai bisnis, sejak dari hulu hingga hilir. Untuk pengadaan gas LNG, pipa transportasi; maka kita ikut serta mengembangkan, bagian dari program 35 ribu megawatt,” kata dia.
Hendra mengungkapkan, salah satu persiapan Pertagas dengan menambah jaringan pipa gas sepanjang 1.800 kilometer hingga 2019. “Investasinya tergantung IPP tadi, sebagai gambaran untuk mengembangkan pipa kalau 350 kilometer itu hampir US$ 400 juta,” kata dia.
Saat ini Pertagas memiliki jaringan pipa eksisting sepanjang 1.600 kilometer. Tahun ini misalnya, Pertagas berencana menambah jaringan pipa gas sepanjang lebih dari 500 kilometer. Pertagas juga menyiapkan terminal LNG, termasuk sejumlah terminal gas terapung untuk menampung gas sebelum dipasok pada pembangkit.
Hendra mengatakan, pekerjaan rumah pemerintah mendorong pengelola lapangan gas agar bisa memproduksi gas dengan harga terjangkau dengan nilai keekonomian yang cukup. “Supaya mereka bisa mendapatkan margin dengan mengembangkan gas, dan kita juga dapat margin dengan pengembangan infrastruktur,” kata dia.
Menurut Hendra, tiga komponen dasar penentu harga gas di hilir, yakni harga di hulu, toll fee penggunaan jaringan pipa, dan margin. “Komponen paling besar di hulu,” kata dia. Harga gas di hulu itu porsinya 85 persen pemerintah dan 15 persen bagian kontraktor pengelola gas. “Tinggal bagaimana pemerintah menurunkan porsinya sehingga harga jual gas turun.”
Dia mengaku, usulan untuk mengurangi profit pemerintah dalam komponen harga gas di hulu tersebut sudah disampaikan pada pemerintah. “Kita sudah usulkan, sekarang sedang dibahas,” katanya.
AHMAD FIKRI
