Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Herwidayatmo menyatakan, manajemen lama PT Kimia Farma Tbk. dipastikan bertanggung jawab atas kasus penggelembungan (mark up) laporan keuangan perseroan tahun 2001. Sudah jelas yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kesalahan pencatatan adalah manajemen lama, kata dia kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (19/11) malam. Menurut dia, saat ini Bapepam tinggal mencari bukti-bukti lanjutan mengenai seberapa jauh keterlibatan kantor akuntan publik, yang mengaudit laporan keuangan itu. Dia memastikan hasil penyelidikan Bapepam atas kasus ini akan diumumkan pada akhir bulan November ini. Seperti diketahui, kantor akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa menemukan kesalahan pencatatan laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001. Pada audit per 31 Desember 2001, dipublikasikan laba bersih perseroan sebesar Rp 132 Miliar. Belakangan, Kementerian BUMN, selaku pemegang saham mayoritas mencium adanya ketidakberesan ini, dan meminta akuntan publik yang sama menyajikan kembali (restated) laporan keuangan 2001. Ternyata, laba bersih tahun lalu besarnya hanya Rp 99 Miliar, dan koreksi ini telah disepakati lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kimia Farma. Herwid, panggilan akrabnya, mempertanyakan mengapa pada saat audit 2001 akuntan publik tidak menemukan kesalahan ini dan menemukan pada audit pertengahan 2002. Jadi ini yang masih kita teleusuri lebih lanjut, katanya. Bukti-bukti juga masih dikumpulkan dari pejabat-pejabat di bawah direksi Kimia Farma, yang menangani hal ini secara teknis. Saya berharap sebelum akhir bulan ini sudah bisa diumumkan, tandasnya. Ketika ditanyakan mengapa tidak mengumumkan saja terlebih dahulu kesalahan manajemen lama, sebagai hulu dari masalah ini, Herwid menyatakan harus sekaligus dengan kantor akuntan publiknya. Menurut dia, masyarakat selama ini ribut mengapa Bapepam mendiamkan saja akuntannya. Untuk menelisik itulah, Bapepam bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai di Direktorat Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, yang memiliki kewenangan mengawasi para akuntannya. Karena itulah, tutur Herwid, Bapepam harus berhati-hati dalam menyelidiki dan memutuskan perakara ini. Tidak boleh dikasih target. Bukti-bukti yang dikumpulkan harus kuat untuk di pengadilannya, kata dia. Tapi Herwid menambahkan, masih akan melihat dulu apakah masalah ini hanya dikenai sanksi administratif saja atau perlu dibawa hingga ke tingkat pengadilan. Yura Syahrul Tempo News Room
Iklan
