TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku masih sering mendapati pembangkit listrik yang mangkrak di Indonesia, baik yang sudah jadi tapi tidak digunakan maupun pembangunannya tidak dilanjutkan sama sekali. Jumlahnya pun, kata Presiden, tidak sedikit, yaitu lebih dari 30 pembangkit.
"Banyak sekali proyek yang berhenti atau pembangkit listrik yang mangkrak. Saya hitung, ada sekitar 34," ujarnya saat membuka rapat terbatas tentang pembangkit dan subsidi listrik di Istana Negara, Rabu, 22 Juni 2016.
Presiden Jokowi melanjutkan, 34 pembangkit yang mangkrak itu tersebar di berbagai wilayah, bukan hanya di Pulau Jawa. Beberapa lokasi yang sudah ia cek meliputi Bangka Belitung, Aceh, Bali, Gorontalo, Kalimantan Barat, hingga Nusa Tenggara Barat.
Di Kalimantan Barat, misalnya, kata Presiden, terdapat pembangkit listrik yang mangkrak selama 8 tahun. Padahal pembuatan pembangkit listrik itu memakan biaya Rp 1,5 triliun.
Hal serupa terjadi di Gorontalo. Di sana, ada pembangkit listrik yang sudah dibangun sejak 2007, tapi dibiarkan mangkrak saat pembangunan sudah menyentuh angka 47 persen.
"Di Lombok sama saja. Saya lihat dari 3 yang ada, 2 berjalan dan 1 berhenti. Padahal semua pembangkit itu memakan biaya triliunan," ucapnya.
Presiden Jokowi berkata mangkraknya puluhan pembangkit listrik itu perlu ditindaklanjuti. Ia mengaku sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengecek dan menghitung kembali nilai pembangkit-pembangkit itu.
Selain itu, menurut Presiden, ia akan meminta kementerian terkait memperhitungkan apakah pembangkit listrik yang mangkrak tersebut perlu diaktifkan kembali atau diberhentikan saja sekalian. "Kalau diberhentikan, apa konsekuensinya dan kalau dilanjutkan apa pertimbangannya. Saya mau tahu," katanya.
Keluhan Presiden Jokowi soal pembangkit listrik mangkrak ini sudah kesekian kalinya. Bahkan, dulu, ia sempat menegur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT PLN (Persero) yang lebih memusingkan proyek listrik 35 ribu megawatt.
ISTMAN MP
