TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mendorong Perum Bulog untuk dapat menjadi pionir dalam memangkas rantai pasok bawang merah dalam jangka panjang sehingga diharapkan menjadi percontohan soal efisiensi harga komoditas tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengatakan pihaknya akan memposisikan Bulog sebagai pemain bawang merah enggan masuk ke sentra-sentra produsen tanpa harus mendistorsi skema pasar yang selama ini sudah terbentuk. “Pemerintah memang berharap Bulog itu istilahnya dapat menjadi akses pedagang besar baru tapi milik pemerintah. Penyerapan bawang akan dilakukan secara kontinu tapi akan menjadi lebih intensif terutama menjelang puasa dan lebaran,” kata Srie di Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.
Srie mengatakan dengan adanya Bulog yang mengintervensi komoditas bawang merah, pemerintah tetap berkomitmen tidak akan mendistorsi sistem yang sudah terbentuk. Menurutnya, Bulog akan menyerap dari daerah-daerah yang selama ini tidak efisien karena mahal, dan daerah-daerah yang sulit terjangkau jalur distribusi.
Dengan masuknya Bulog, pemerintah menargetkan pasar komoditas bawang merah dapat lebih efisien karena pasar akan mengikuti gerakan Bulog yang didesain masif ke sedikitnya 10 pasar induk bawang di kota-kota besar di Indonesia. “Makanya Bulog itu pedagang besarnya pemerintah. Dia menjadi pemain baru yang menyeimbangkan supaya pasar efisien Kalau Bulog masuk, pedagang akan melihat bagaimana Bulog dapat memperbaiki tata niaganya, pemain-pemainnya, atau transportasinya,” ujar Srie.
Dia menjelaskan komoditas hortikultura, terutama bawang merah dan cabai merah merupakan dua bahan pangan yang harganya sangat volatil. Srie mencatat meski April lalu terjadi deflasi karena penurunan harga BBM, sumbangan inflasi harga bawang merah dan cabai merah masih signifikan.
Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menandatangani Perpres penugasan Bulog. lembaga stabilisator harga itu akan diberi tanggung jawab atas tiga komoditas utama target swasembada yaitu beras, jagung, dan kedelain.
Srie yang sebelumnya merupakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tersebut mengatakan meski hanya dititahkan 3 komoditas tersebut, Perum Bulog sebagai instrumen pemerintah juga dapat menjadi tumpuan dalam melakukan stabilisasi harga bawang merah.
Dia menjelaskan dalam Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, disebutkan pemerintah memiliki tiga kewenangan yang dilimpahkan pada Menteri Perdagangan. Pertama, kebijakan harga. Kedua, kebijakan stok dan logistik, dan ketiga, pengelolaan ekspor dan impor. “Pepres tersebut memungkinkan Mendag dapat menugaskan baik perusahaan BUMN, perusahaan BUMD, maupun perusahaan swasta untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Nah, Bulog melalui KemenBUMN bisa mendapat penugasan itu,” kata Srie.
Sementara itu, Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan menjadi pemain bawang merah diyakini tidak akan menjadi kesulitan khusus bagi lembaga yang dipimpinnya. “Karena bawang merah ini sebenarnya tidak butuh infrastruktur kompleks. Yang sudah Bulog punya, atau Bulog bisa sewa infrastruktur dari BUMN lain, itu sudah cukup. Persoalan bawang merah adalah manajemen stoknya karena dia bukan barang yang tahan lama,” ungkap Djarot.
