Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Penyebab Defisit Nilai Tukar Petani Sektor Perkebunan  

image-gnews
Sejumlah tukang becak dengan membawa hasil panen berupa jagung, ikuti pawai memperingati HUT ke 70 TNI di Banda Aceh, 5 Oktober 2015. Peringatan HUT ke 70 TNI, selain dimeriahkan pawai abang becak juga menampilkan drama kolosal Pahlaudirman, Tarian Likok Pulo dan defile. ANTARA FOTO
Sejumlah tukang becak dengan membawa hasil panen berupa jagung, ikuti pawai memperingati HUT ke 70 TNI di Banda Aceh, 5 Oktober 2015. Peringatan HUT ke 70 TNI, selain dimeriahkan pawai abang becak juga menampilkan drama kolosal Pahlaudirman, Tarian Likok Pulo dan defile. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.COJakarta - Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko menilai pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan petani. Padahal, kesejahteraan petani merupakan salah satu indikator dalam kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah. 

Hal ini dapat dilihat dari laju kehilangan petani yang cukup tinggi. "Laju kehilangan petani mencapai 500 ribu per tahun pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Tejo di Jakarta, Rabu, 30 Desember 2015.

Selain itu, usia petani rata-rata berada di atas 52 tahun. Apabila diperinci, umur petani yang lebih dari 34 tahun sebanyak 87,15 persen. Sedangkan untuk usia petani di bawah 34 tahun hanya 12,85 persen. Hal ini menunjukkan kurangnya minat generasi muda dalam bertani.

Dalam nawa cita Presiden Joko Widodo, sebenarnya juga telah diungkapkan komitmen pemerintah meningkatkan kedaulatan pangan. Salah satu indikator di dalam kedaulatan pangan yang harus dicapai adalah kesejahteraan petani. Hal ini tertuang dalam agenda strategis petani tentang kedaulatan pangan berbasis agrobisnis kerakyatan.

Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa mengatakan kedaulatan pangan harus bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Kedaulatan pangan juga berbeda dengan swasembada pangan. "Untuk swasembada asalkan produksi mencukupi maka sudah bisa disebut swasembada," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 570 ribu petani jatuh ke dalam garis batas kemiskinan. Ketidakberpihakan pemerintah kepada petani dapat dilihat nilai tukar petani yang jatuh. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani dan dinyatakan dalam persentase. Menurut Dwi, NTP petani turun sejak bulan Maret 2015.

NTP turun drastis di tahun ini. NTP untuk perkebunan di tahun 2014, misalnya, bernilai 102. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan petani mengalami surplus. Sedangkan untuk tahun ini NTP perkebunan lebih-kurang hanya 97. Nilai ini menunjukkan defisit bagi petani. Salah satu penyebabnya harga komoditas perkebunan, seperti karet dan sawit, yang terus turun di pasar internasional.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

11 jam lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Moh Ridwan
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.


Mengenal Guinea, Lawan Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024

12 jam lalu

Suporter Indonesia bersorak untuk timnya saat pertandingan Semifinal Piala Asia U23 Qatar 2024 antara Indonesia vs Uzbekistan di Stadion Abdullah Bin Khalifa di Doha, Qatar, 29 April 2024. Perjuangan timnas Indonesia U-23 sepanjang Piala Asia di Qatar selalu mendapat dukungan dari suporter setianya Noushad Thekkayil/NurPhoto
Mengenal Guinea, Lawan Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024

Timnas Indonesia U-23 harus menang melawan Timnas Guinea U-23 jika ingin lolos Olimpiade Paris 2024.


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

18 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.