Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Biaya suap menyumbang sekitar 4,6 persen harga jual produk barang dan jasa di Indonesia. Sedangkan 51 persen dunia usaha harus melakukan praktik suap dalam aktivitas bisnis mereka. Demikian terungkap dalam laporan World Development Report 2005 oleh Bank Dunia. Dalam laporan setebal 270 halaman tersebut, Bank Dunia menggarisbawahi hambatan utama Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah pada ketidakjelasan kebijakan, korupsi, problem hukum dan pengadilan serta perizinan bisnis.Menurut hasil laporan pembangunan dunia 2005 yang disusun Bank Dunia tersebut, sekitar 48,2 persen praktisi dunia usaha serta pengamat beranggapan bahwa masalah utama iklim investasi Indonesia adalah ketidakjelasan kebijakan yang berintikan pada interpretasi yang kacau dari kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekitar 41,5 persen lainnya menjawab bahwa perusak utama iklim investasi adalah korupsi dengan 50,9 persen mengaku melakukan harus melakukan praktik suap dalam aktivitas bisnisnya sehari-hari. Karena praktik suap itu, maka perhitungan Bank Dunia menyatakan biaya suap menyumbang 4,6 persen harga jual produk dan jasa di Indonesia. Sebagai perbandingan, di Filipina, biaya suap dan pungli menyumbang sekitar 4 persen dari harga jual produk dan jasa. Sedangkan di Cina, biaya suap menyumbang 2,6 persen harga jual produk. Sementara itu, di Malaysia, tidak ada sumbangan biaya suap dalam harga jual produk. Di negeri jiran tersebut bahkan tidak ada laporan adanya praktik suap di dunia usaha. "Singkatnya, hambatan utama penciptaan iklim investasi di Indonesia dan kebanyakan negara berkembang lainnya lainnya adalah kebijakan dan perilaku pemerintah," ujar Warrick Smith, kepala tim ekonomi Bank Dunia yang menyusun laporan tersebut dalam pemaparan hasil kerjanya di Jakarta, Jumat (29/10) siang. Menurut Smith, penelitian yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan kebijakan dan perilaku pemerintah berpengaruh kuat terhadap iklim investasi. Kebiajakn dan perilaku pemerintah yang buruk akan merusak kesempatan dan insentif secara luas.Masih menurut Smith, tidak ada cara lain yang harus dilakukan pemerintah kecuali dengan memberantas korupsi,pungutan liar dan menciptaan regulasi serta perizinan yang jelas untuk menghilangkan kesempatan pungutan liar. "Harapanya, pemberantasan korupsi akan meningkatkan kredibilitas dan legitimasi serta kepercayaan publik,"katanya. Amal Ihsan - Tempo
Iklan
