TEMPO.Co, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkukuh agar BBM bersubsidi tak perlu naik. Dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Senin, 17 Juni 2013, PDI Perjuangan meminta postur RAPBN versi partai berlambang banteng itu dibagikan. Dalam postur itu, “terdapat asumsi makro yang bisa membuat kenaikan BBM kandas,” kata Dolfie O.F Palit, anggota dewan partai itu di Gedung DPR.
Rekannya, Maruarar Sirait mengatakan kenaikan BBM subsidi dinilai tak perlu. Sebab, dana subsidi bisa diambil dari penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga yang tidak pernah 100 persen. "Pendapatan juga bisa diambil dari kenaikan cukai rokok dan minuman alkohol, royalti batubara yang naik menjadi 13 persen, seperti yang telah disepakati di Komisi Keuangan," ucap Maruarar.
PKS juga mempertanyakan postur anggaran alternatif yang telah diajukan partainya. "Padahal asumsi makro versi PKS berbeda dengan milik pemerintah," ucap Ecky. PKS mengusulkan agar belanja subsidi energi di tambah menjadi Rp 247,8 triliun, lebih besar dari hasil pembahasan antara pemerintah dan Badan Anggaran sebesar Rp199,8 triliun.
PKS juga meminta pemerintah menggenjot penerimaan negara dari Rp 1.502 triliun menjadi Rp 1.539 triliun. PKS juga tidak sepakat dengan target lifting minyak pemerintah yakni 840 ribu barel per hari. PKS mengusulkan agar lifting minyak menjadi 865 ribu barel per hari sehingga penyaluran BBM mencapai 47 juta kilometer.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka
Aktris Ully Artha Meninggal Dunia
Alasan Jakarta Semakin Macet
