Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalimantan Jadi Contoh Penertiban Tambang Mineral  

image-gnews
Thamrin Sihite di kantor Direktoral Jendral Mineral dan Batu Bara, Tebet, Jakarta Selatan , Jumat 11 Mei 2012.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Thamrin Sihite di kantor Direktoral Jendral Mineral dan Batu Bara, Tebet, Jakarta Selatan , Jumat 11 Mei 2012.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan bahwa proses rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluruh Indonesia akan selesai pada pertengahan November 2012.

Pada Selasa, 18 September 2012,  Direktorat ini menggelar Rekonsiliasi Nasional IUP tahap II untuk wilayah Kalimantan. "Kalimantan merupakan contoh bagaimana menyelesaikan masalah yang rumit. Kalau Kalimantan terselesaikan dengan baik, ini bisa menjadi model untuk wilayah yang lain," kata Dirjen Minerba, Thamrin Sihite.  

Thamrin mengatakan pemerintah sekarang sudah tidak menerima lagi pengajuan permohonan clean and clear dari perusahaan tambang. Saat ini pemerintah fokus pada upaya  menginventarisasi data yang ada untuk menentukan wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara.  

Thamrin mengatakan IUP yang saat ini banyak bermasalah justru terbit sebelum ada UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin-izin ini kebanyakan bermasalah secara administrasi dan ada tumpang tindih lahan. "Panitia sudah menginventarisasi masalah di Kalimantan. Ada 1.599 masalah administrasi dan 1.461 kasus tumpang tindih lahan," kata Sekretaris Dirjen Minerba, Harya Aditya Warman.

Panitia rekonsiliasi nasional IUP tahap II menyatakan pembahasan akan dibagi menjadi lima wilayah pada September hingga November 2012. Setelah Kalimantan akan disusul oleh pembahasan IUP di Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta terakhir IUP di Jawa dan Nusa Tenggara. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah mencatat secara nasional terdapat 10.596 IUP yang diterbitkan dan dari jumlah tersebut yang dinyatakan clean and clear hanya 4.833 IUP. Rekonsiliasi IUP ini bertujuan untuk mendata IUP sehingga ada kepastian hukum atas wilayah tambang, optimalisasi pendapatan negara, pendataan eksplorasi, produksi dan cadangan mineral dan batubara, perbaikan pengelolaan lingkungan tambang serta meningkatkan sumber daya manusia. 

BERNADETTE CHRISTINA


Berita Terpopuler:
Begini Nasib Keluarga Pembuat Film Anti-Islam

Kubu Foke Bantah Haiya Ahok Direncanakan

Pria "Miskin" Ini Simpan Sepeti Emas di Rumahnya

Kalla: Jadi Gubernur Jakarta Tak Susah-Susah Amat

Beri Masukan Jokowi, ProJakarta Undang Jusuf Kalla

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

15 jam lalu

Mantan Presiden Panama, Ricardo Martinelli. REUTERS
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden


Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

3 hari lalu

Direktur Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso menghadiri _open house_ di rumah pribadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.


Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

4 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?


Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

5 hari lalu

Para peserta UTBK SNBT usai mengikuti ujian di Universitas Pembangunan Nasional
Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.


LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

9 hari lalu

LPDP. lpdp.kemenkeu.go.id
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.


Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

11 hari lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/


10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

13 hari lalu

Pemandangan udara sejumlah poton kayu saat mengeruk dasar laut untuk deposit bijih timah di lepas pantai Toboali, di pantai selatan pulau Bangka, 1 Mei 2021. Pulau Bangka telah dieksploitasi secara besar-besaran di darat, dan meninggalkan bagian-bagian pulau. REUTERS/Willy Kurniawan
10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.


JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

29 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?


Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

30 hari lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024. Humas Kejagung
Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.


Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

30 hari lalu

Ilustrasi PT Timah Tbk. Shutterstock
Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.