Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengupahan Nasional sebagai acuan pelaksanaan pengupahan bagi perusahaan. Ini dimaksudkan untuk menghindari gejolak dan tuntutan pekerja terhadap kenaikan upah, seperti yang selama ini terjadi. "Penyusunan dilakukan untuk mencapai kesamaan pandangan, terutama menyangkut hal-hal prinsip tentang pengupahan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea dalam Workshop Kajian Pengembangan Sistem Pengupahan, di Jakarta, Rabu (27/11). Ia menargetkan, selambat-lambatnya tahun 2004 mendatang, telah ada sistem pengupahan yang lebih baik dan bisa diterima semua pihak. Meskipun sistem itu tidak memberikan kepuasan kepada pengusaha maupun pekerja sepenuhnya. Untuk tahun 2003, Jacob berharap tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) sama dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Sehingga sasaran tahun berikutnya bukan lagi kebutuhan hidup minimun, melainkan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurut Jacob, permasalahan pengupahan terus bertambah setiap tahun, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ini dikarenakan kurang kuatnya perangkat hukum maupun kebijakan lain sebagai pedoman. Ia juga menilai sistem pengupahan di Indonesia sangat timpang. Terdapat perbedaan yang terlalu besar antara upah direktur dengan pekerja. Karena itu, perlu segera dibuat UU Sistem Pengupahan. Ke depan, pemerintah akan menghapuskan penetapan upah minimun sebagai jaring pengaman. Selanjutnya upah ditentukan berdasarkan kekuatan pasar, yaitu antara kekuatan dan kemampuan perusahaan. "Itu jika dimungkinkan," katanya. Konsekuensi atas sistem tersebut, kata Jacob, antara lain muncul persaingan yang sehat antar perusahaan yang sejenis. Demikian pula di tingkat pekerja akan muncul persaingan produktivitas. Namun, ia mengingatkan, sisi negatif yang muncul dari persaingan itu harus benar-benar dipikirkan. Jacob juga menawarkan alternatif lain, yaitu penerapan upah minimum sesuai jenis usaha dan status permodalan. Ia mencontohkan, untuk perusahaan modal asing harus memiliki besaran upah yang berbeda dengan perusahaan modal dalam negeri, joint venture, atau bahkan Usaha Kecil Menengah (UKM). "Tapi ini perlu dikaji lagi, mengingat kondisi dan kemampuan perusahaan tersebut berbeda-beda," katanya. Faktor lain yang harus diperhitungkan adalah biaya pekerja (labour cost) dan biaya keseluruhan (total cost) yang mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk penetapan upah pekerjanya. Pengkajian biaya pekerja ini, kata dia, akan membantu mengatasi kesenjangan yang terlalu besar antara penerima upah tertinggi dan terendah. Transparansi pengalokasian biaya pekerja dan biaya keseluruhan, diyakininya dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Untuk mencapai sistem pengupahan yang adil dan layak, lanjut Jacob, produktivitas setiap individu harus terukur. Perbedaan upah antar individu harus setara dengan perbedaan kontribusinya dalam proses produksi. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)
Iklan
