TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex. Usai Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Sritex pailit, Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk menyelamatkan perusahaan tekstil kawakan itu.
Meski demikian, AMTI meminta pemerintah untuk membenahi ekosistem tekstil secara menyeluruh. "Kurang dari 1 bulan langsung bergerak cepat. Ini luar biasa. Namun, perlu diperhatikan bahwa ekosistem ini perlu diperbaiki yang sudah lama rusak akibat importasi borongan dan ilegal," kata Koordinator AMTI Agus Riyanto dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 5 November 2024.
Agus yang juga Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil itu menyebut pemerintah juga bisa merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Namun, kata dia, langkah ini akan sia-sia jika importasi ilegal terus jalan.
Karena itu, ia mengatakan penegakan hukum atas impor ilegal dan menghentikan impor borongan harus agenda utama dalam penyelamatan industri tekstil dalam negeri.
"Impor ilegal ini tidak pernah pakai aturan atau pun bayar pajak. Dan 80 persen pasar tradisional tekstil kita itu sudah didominasi oleh produk impor ilegal. Jadi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan industri tekstil hanya bisa diselamatkan apabila pemerintah dan penegak hukum bisa menyelesaikan praktik impor ilegal itu. Dengan demikian, pemerintah tak hanya menyelamatkan Sritex, tapi juga pasar domestik.
"Pembenahannya harus holistik. Jika impor borongan di stop dan praktik impor ilegal ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," urai dia.
Agus mengatakan praktik impor ilegal ini memang sudah menjadi rahasia umum. Dia menyebut Bea Cukai dan Kementerian Keuangan pun juga sudah mengetahuinya.
"Praktik ini kan sudah lama berlangsung. Jasa impor borongan dan ilegal ini secara terang-terangan dipublikasikan," kata dia.
Oleh karena itu, Agus berharap pemerintah bisa mengungkap pelaku impor ilegal, senyampang memberhentikan impor borongan. "Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalikan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," kata Agus.
