TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengumpulkan tujuh menteri dalam lingkup Kemenko Perekonomian untuk menggelar rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Ahad, 3 November 2024. Rapat kordinasi terbatas itu dilakukan untuk menyelaraskan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian.
Dilansir dari Antara, usai memimpin rapat terbatas, Menko Perekonomian Airlangga mengungkapkan rapat kordinasi antar kementerian ini merupakan tindak lanjut dari hasil retreat di Magelang, serta dilakukan sebagai upaya meningkatkan koordinasi kebijakan dan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian.
Airlangga merinci sejumlah hal yang dibahas dalam kordinasi terbatas tersebut, seperti tindak lanjut putusan MK terkait judicial review UU Cipta kerja hingga perubahan peraturan pemeritah mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam.
Dalam kesempatan itu, Airlangga mengungkapkan tengah mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.
“Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian kKuangan, yaitu terkait dengan PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP, PPnBM, maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis Listrik dan mobil berbasis Listrik,” ujarnya dilansir dari Antara Senin, 4 November 2024.
Airlangga Hartarto kemudian mengatakan hasil rapat kordinasi terbatas itu selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
Pilihan Editor: Bahas Rencana Bailout untuk Selamatkan Sritex, Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Hanya Fasilitator
