TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto sudah mengirim Surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI untuk menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda.
Menurut dia, hal tersebut merupakan kabar baik karena Basuki merupakan orang yang ahli dalam bidang infrastruktur di Indonesia. Dia pun berharap Basuki bisa mempercepat pembangunan IKN.
"Dalam konteks budgeting, kami berharap Otorita IKN yg merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN, tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur," kata Rifki kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 28 Oktober 2024.
Dia mengatakan Komisi II DPR RI menyambut baik sikap dan pernyataan Prabowo yang memiliki target penyelesaian infrastruktur dan pembangunan ekosistem kawasan IKN selesai dalam empat tahun ke depan, atau satu tahun sebelum pemerintahan periode 2024-2029 berakhir.
"Karena itu, kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang kami memiliki, fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan," kata dia.
Dalam waktu dekat, menurutnya Pimpinan Komisi II DPR akan meninjau kondisi lapangan terkait persiapan dan perkembangan pembangunan kawasan IKN. Peninjauan itu juga bakal dilakukan terhadap penataan kawasan yang didanai oleh non-APBN atau melalui investasi.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam retret bersama Kabinet Merah Putih (KMP) menyampaikan komitmennya menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun.
Pesan itu dibagikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui unggahan Instagramnya setelah menerima pengarahan dari Presiden Prabowo pada sesi sore terakhir di hari kedua pembekalan anggota KMP.
"Bagi beliau IKN adalah Ibukota Politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," katanya dikutip dari Instagramnya @rajaantoni.
Raja Antoni masih merangkap sebagai Plt Wakil Kepala OIKN, sedangkan Basuki sebagai ketuanya. Mereka ditunjuk Presiden Jokowi setelah pimpinan OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mendadak mundur Juni 2024.
Penunjukan Basuki sebagai Ketua OIKN definitif sebelumnya dikatakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, ketika menyebut Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Menurut Hashim, pembangunan IKN akan terus berjalan dengan akan ditunjuknya mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.
Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
"Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Prabowo memberikan arahan agar pembangunan IKN difokuskan untuk menghadirkan gedung legislatif dan yudikatif.
"Yang jelas, yang kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, karena untuk eksekutif sudah terbangun," ujar AHY, di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Basuki: Pembangunan Dipercepat
Basuki Hadimuljono sebelumnya mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan IKN.
"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar Basuki di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Dengan demikian, lanjutnya, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun.
Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa dirinya masih diminta di Otorita IKN (OIKN).
"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak menteri sekretaris negara (sebelumnya) Pratikno dan Pak Jokowi saya masih diminta di OIKN. Sekarang Plt nya sudah berhenti dan saat ini sedang diurus oleh bapak-bapak Sekretariat Negara," katanya.
Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai Plt. Kepala OIKN akan berlangsung hingga ditunjuknya kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan.
Fokus tugasnya, menurut Basuki, yaitu mempercepat pelaksanaan program-program dalam pembangunan IKN.
IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota negara yang digagas Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Proyek pembangunan IKN membutuhkan Rp466 triliun, yang tidak akan seluruhnya bergantung kepada APBN. "Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta," ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro dikutip dari siaran pers KSP, 28 Juni 2021.
"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," katanya.
Sampai dengan Agustus 2024, dana APBN yang terserap untuk IKN Rp72,5 triliun. Jatah IKN itu terdiri atas anggaran 2024 sebesar Rp42,5 triliun, Rp12 triliun pada 2022 dan 2023 sebesar Rp27 triliun.
Untuk tahun 2025, alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam APBN mencapai Rp15 triliun. "Itu dirinci, untuk OIKN Rp5,89 triliun dan PUPR Rp9,11 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di Serang, Banten, 25 September 2024.
Pilihan Editor Ingin Buka Franchise Outlet Mitra Indogrosir, Siapkan Dana Rp 160 Juta dan Lahan untuk Disurvei
