TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ishartini, menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menjamin mutu pasokan ikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ishartini menyampaikan, proses penjaminan mutu ikan-ikan tersebut akan dilakukan mulai dari hulu. “Sehingga, dari mulai penangkapannya nanti akan kami bereskan, sertifikasi untuk kapal-kapalnya, termasuk di budi daya,” katanya saat ditemui usai konferensi pers di kantor KKP pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Di dalam pemaparannya, Ishartini menyebut, proses budidaya ikan termasuk di dalamnya bagaimana cara yang baik dalam memberi makan ikan, juga memperhatikan kualitas pakan dan obat yang baik. "Karena nanti budi daya ini, produk budi daya ini akan menyokong lebih besar untuk program (MBG) ini, karena produksinya akan lebih besar di budi daya," katanya.
Selain itu, KKP juga menginisiasi kolaborasi salah satunya dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). "Kita juga nanti akan buka kerja sama, tapi sudah diinisiasi, ini rapat-rapat sudah berkali-kali dengan teman-teman dari Bapanas, itu sama untuk bisa menjaga mutu di domestik," ujar Ishartini.
Ia mengungkapkan beragamnya potensi komoditas laut yang terkualifikasi untuk menjadi pasokan program MBG. “Ada tuna, tongkol, cakalang, ikan kembung, kerapu. Itu semua bisa memasok makanan bergizi,” katanya. Wilayah perairan asal komoditas tersebut dipanen, ia melanjutkan, juga banyak dan tersebar di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Seperti di wilayah Timur yang memang terkenal dengan hasil lautnya.
Dilansir dari Antara, merujuk data pencatatan KKP, jumlah produksi perikanan di Indonesia periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 11,8 juta ton. Data tersebut menunjukkan sebagian besar produksi tersebut ditopang oleh hasil budidaya.
Diketahui bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk program tersebut. Sementara itu, penjabat Gubernur Jakarta, Setya Budi baru saja secara resmi menyatakan program BMG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu akan dilaksanakan pada 2025. Akan tetapi, mekanisme pendanaan untuk mendukung program ini masih dalam perbincangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ini Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Lampaui Harta Presiden Prabowo
