TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen mustahil dicapai.
Menurut dia, pertumbuhan itu tidak akan terjadi jika upah para pekerja buruh swasta masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023. Selain itu, Said Iqbal mengatakan, regulasi itu juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun.
"Mustahil, karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monumen Nasional, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Lebih lanjut, ia menuturkan, bahwa penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia terdapat pada daya konsumsi masyarakat. Menurut Said Iqbal, jika angka konsumsi tidak dinaikkan, maka ambisi Prabowo untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen sulit terwujud.
"Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54 persen dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, enggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8 persen," ucap dia.
Dia meminta Prabowo agar mengabulkan tuntutan para buruh untuk menaikkan upah menjadi 8-10 persen. Hal itu, kata Said Iqbal, dengan adanya kenaikan upah, maka ambisi Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat segera terwujud.
"Oleh karena itu kita minta upah harus bisa meningkatkan daya beli, supaya pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai. Kami ngomong ini, justru kami mendukung Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Menurut dia, jika upah para pekerja buruh dinaikan, hal itu dapat menyumbangkan keinginan Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen. Sehingga, kata Said Iqbal, daya konsumsi masyarakat juga dapat mengalami kenaikan. "Justru kami dukung pertumbuhan ekonomi 8 persen, konsumsi harus naik menyumbangkan pertumbuhan ekonomi itu 60-70 persen."
Said Iqbal mengatakan, menaikkan upah para pekerja buruh tidak memberikan kerugian bagi negara. Menurut dia, hal itu justru menguntungkan kondisi ekonomi negara seperti Inggris, Jerman, hingga Turki yang menaikkan upah para pekerjanya.
"Di Inggris saja naik 30 persen, di Jerman 27 persen, bahkan di Turki naik upahnya 60 persen, enggak bangkrut negara mereka. Ini neokapitalisme, neoliberalisme yang selalu nakut-nakutin, naik upah yang layak, bukan tinggi yang layak, membuat orang bangkrut," ujar Said Iqbal.
Sementara itu, Said Iqbal mendukung pernyataan Prabowo untuk menjadikan ekonomi Indonesia berasaskan Pancasila. Sebab, kata dia, jika ekonomi berlandaskan neoliberal hanya memberi keuntungan terhadap para pemodal.
"Kalau begitu naikkan upah, jangan lagi nombok. Kita semua jangan disuruh nombok, kita kerja, kita berkontribusi buat negara, kita bayar pajak, kok beli barang nombok," tutur Said Iqbal.
Pilihan Editor: Mengintip Ragam Fasilitas Tenda Mewah untuk Pembekalan Menteri Prabowo di Magelang, Siapa Pengelolanya?
