TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.
Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.
Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinet gemuk akan menjadi beban berat APBN.
Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang menjadi Wakil Mendagri bersama Ribka Haluk, menyinggung kabinet dengan postur gemuk demi mengakomodasi semuanya.
"Makanya, kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang 'kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya, itu bisa dilakukan dengan baik," ujarnya, Kamis lalu usai pembekalan di Hambalang.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk mengawasi puluhan kementerian yang akan dia pimpin.
Hal tersebut harus dilakukan demi memastikan kabinet gemuk tersebut tidak menjadi lahan para elit untuk melakukan korupsi.
"Pemberantasan korupsi harus jadi menjadi penekanan atau titik beratnya demi pembuktian kepada masyarakat bahwa pemerintahannya jauh lebih baik untuk pemberantasan korupsi," kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Kamis lalu.
Menurut Igor, penggemukan kabinet dipastikan akan memakan anggaran negara cukup besar. Anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan para menteri dengan cara memberikan kinerja yang berdampak kepada masyarakat.
Jika di tengah perjalanan para menteri yang telah terpilih justru tersandung kasus korupsi, maka hal tersebut akan menimbulkan kemarahan dari publik, terkhusus yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran.
Karena hal tersebut, Igor menilai pakta integritas agar para menteri tidak melakukan korupsi harus dibentuk dalam kabinet Prabowo-Gibran
Tidak hanya dalam kabinet, Igor juga menilai Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga harus memperkuat komitmen antara partai koalisi pendukungnya dalam memberantas tindak korupsi.
Berikut Susunan Kabinet Merah Putih:
7 Menko:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
5. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
41 Menteri:
1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
2. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
3. Menteri Luar Negeri: Sugiono
4. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
5. Menteri Agama: Nasaruddin Umar
6. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
7. Menteri HAM: Natalius Pigai
8. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
11. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
12. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
13. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
14. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
15. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
16. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
17. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
18. Menteri Perdagangan: Budi Santoso
19. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
20. Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
21. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
22. Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
23. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
24. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
25. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
26. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
27. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
28. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
30. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
31. Menteri PAN RB: Rini Widyantini
32. Menteri BUMN: Erick Thohir
33. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
34. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
35. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
36. Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
37. Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
38. Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
39. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
40. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
41. Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
5 Pejabat Setingkat Menteri:
1. Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
2. Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
3. Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
4. Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
5. Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya
Berikutnya: Daftar 55 Wakil Menteri
