TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.
“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).
Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Sri Mulyani juga menyebutkan ada kebijakan lain yang dibuat untuk mempermudah masyarakat agar bisa mendapatkan rumah. Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan memberikan relaksasi pajak pembelian rumah dengan Pajak Ditanggung Pemerintah atau PTP akan ditanggung pemerintah 100 persen. “DTP PPN-nya untuk sektor perumahan ini yang tadinya hanya 50 persen dari harga beli rumah, sekarang ditanggung pemerintahnya adalah 100 persen sampai dengan akhir 2024,” kata eks Direktur Bank Dunia tersebut.
Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Ketua satuan tugas (satgas) perumahan pemerintahan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan, ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditinggali oleh masyarakat Indonesia. Rumah-rumah tersebut, kata Hashim, terlihat seperti gubuk yang kumuh. Tidak ada lantai, tidak ada air bersih, dan tidak ada listrik.
Prabowo Subianto sendiri sebelumnya juga pernah menjanjikan adanya proyek tiga juta rumah setiap tahun pada masa pemerintahannya. Dua juta unit rumah akan dibangun di pedesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan. Program tersebut diperkirakan akan menyedot anggaran sebesar Rp 60 triliun.
M. Rizki Yusrial ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?
