TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia akan menggratiskan biaya jasa atau merchant discount rate (MDR) untuk transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS bagi pedagang, hingga Rp 500 ribu. Hal itu disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Gedung BI.
Perry mengatakan alasan penerapan kebijakan tersebut untuk memperkuat perluasan akseptasi digitalisasi. “Kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat,” ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jumat, 18 Oktober 2024.
Mulanya penerapan nol persen biaya MDR QRIS hanya untuk transaksi Rp 100 ribu, kini nilainya ditingkatkan. Artinya, untuk transaksi di atas Rp 500 ribu baru dikenakan biaya merchant. Perry mengatakan bebas biaya bagi Usaha Mikro (UMI) ini berlaku efektif mulai 1 Desember 2024, untuk menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah.
Bank Indonesia menurut Perry, saat ini sedang mengkaji kebijakan-kebijakan penggunaan QRIS untuk segmen-segmen usaha lain. Biaya untuk transaksi pembayaran retail akan dbuat murah. “Sehingga kemudian mempermudah, memperlancar dan mendorong konsumsi tadi, itulah kebijakan pricing di sistem pembayaran,” ujarnya.
Kebijakan di sistem pembayaran digital lain adalah memastikan infrastruktur pembayaran retail melaui BI Fast maupun juga whole-sale Real Time Gross Settlement atau RTGS, tetap aman dan melayani masyarakat. Jasa digitalisasi sistem pembayaran juga diarahkan untuk terus mendukung elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah termasuk kartu kredit indonesia segmen pemerintah yang diperluas dengan nirsentuh dan elektronisasi program-program perlinsos oleh pemerintah.
Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS terus tumbuh pesat. Pada triwulan III 2024, transaksi tumbuh sebesar 209,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Jumlah penggunanya mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta. Sementara dari pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,96 persen yoy menjadi Rp 1.057,4 triliun.
Pilihan editor: Daftar Kontroversi Bahlil Lahadalia, Dugaan Jual-Beli Izin Tambang hingga Studi S3 Kilat
