TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa kementerian pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto bakal berjumlah sekitar 44-46 kementerian.
"Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa," kata Dasco, yang juga Wakil Ketua DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.
Dia mengaku sudah mendapatkan informasi tentang jumlah nomenklatur kementerian demi menunaikan janji kampanye Prabowo Subianto.
"Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing, maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata dia.
Selain itu, menurutnya DPR RI pun bakal menyesuaikan jumlah komisi dengan jumlah kementerian. Maka dari itu, menurut dia, DPR masih terus berkoordinasi dengan calon pemerintahan yang baru.
"Nanti diharapkan Senin pada saat rapat pimpinan dan badan pemusyawaratan itu sudah mendekati fix," kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR lainnya, Adies Kadir, mengatakan bahwa dokumen berisi daftar nomenklatur kementerian yang menjadi mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI sebagaimana beredar di publik masih berupa simulasi.
"Itu masih sebagian simulasi-simulasi itu. Jadi ada beberapa simulasi," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah simulasi nomenklatur kementerian yang akan menjadi mitra kerja AKD di DPR RI.
"Jadi ini ada beberapa simulasi ya, mau 11 komisi simulasinya seperti apa, mau 12 komisi seperti apa, mau 13 komisi seperti apa, bahkan simulasi mungkin kami (DPR RI) sampai 14 komisi kami siapkan," ujarnya.
"Jadi beberapa (komisi) yang gemuk-gemuk itu, kami coba samakan agar semua komisi ini bisa merata. Jadi kami simulasi kan mana-mana, itu masih simulasi-simulasi."
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
"Kan banyak hal ya, kesiapan daripada kesekretariatan terkait dengan ruangan. Kemudian juga koordinasi terus dengan pemerintahan yang baru, berapa kementerian yang ditambah dan lain-lain," ucapnya.
Dia menyebut simulasi itu juga dilakukan sebagai bentuk kesiapan dalam mengakomodasi jumlah nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran yang diwacanakan akan bertambah.
"Misalnya, kementeriannya begini, kami sudah siap. Kalau kementeriannya seperti kemarin itu yang bocor, ya kami siapkan 13 (komisi). Kalau kementerian yang berubah, kami siapkan 12 (komisi), kalau tetap kami siapkan 11 (komisi). Atau lebih dari itu, kami siapkan 14 (komisi). Jadi itu kan masih digodok semua, yang penting DPR siap," tuturnya.
Dia mengaku pihaknya kemungkinan akan memperoleh susunan final nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan AKD di DPR RI dalam beberapa hari ke depan.
"Mudah-mudahan pas satu (hingga) dua hari ini," kata dia berharap.
Sebelumnya, ANTARA mendapat dokumen yang berisi daftar "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang berisi jumlah komisi sebanyak 13 komisi beserta nama-nama kementerian pemerintahan selanjutnya.
Berikut daftar nomenklatur kementerian dari dokumen tersebut. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Prabowo Subianto:
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)
29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
