TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan institusinya akan mengoptimalkan bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Optimalisasi ini dalam rangka mengakselerasi tingkat adopsi teknologi untuk mendukung ekosistem Industri Jasa Keuangan (IJK) yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, langkah ini juga disebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Optimalisasi peran ITSK akan mempercepat terintegrasinya ekonomi keuangan digital ke dalam perekonomian Indonesia secara menyeluruh, bersinergi untuk startup Indonesia yang inovatif, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan Lembaga Jasa Keuangan," kata Hasan dalam keterangan resminya pada Sabtu, 6 Juli 2024.
Hasan menyampaikan pernyataan itu dalam kegiatan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) dengan tema Mengoptimalkan Peran Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di Denpasar, Kamis kemarin.
Tak hanya itu, Hasan Fawzi juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan FKIJK ini diharapkan menjadi bentuk kolaborasi nyata dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengakselerasi tingkat adopsi teknologi informasi yang terkait dengan inovasi digital dan ITSK ini. Kemitraan antar-pemangku kepentingan, kata Hasan, akan mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang kondusif dan kolaboratif.
Menurut dia, kolaborasi ini pada akhirnya memungkinkan LJK untuk mengeksplorasi dan mengembangkan layanan keuangan berbasis inovasi digital yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kolaborasi yang baik ini akan membuka akses bagi penyelenggara ITSK kepada pasar yang lebih luas. Hal ini tentunya juga akan berdampak positif terhadap perkembangan industri ITSK secara menyeluruh,” kata dia.
Hasan Fawzi dalam sambutannya juga mengulas terkait penerbitan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ITSK sebagai pembaharuan POJK Nomor 13 Tahun 2018. Ketentuan ini juga mengatur ruang uji coba atau controlled regulatory environment berupa Regulatory Sandbox. Tujuannya untuk mendukung para penyelenggara ITSK dalam mengembangkan dan menguji keandalan produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis di ekosistem keuangan digital.
Selama masa uji coba di dalam Regulatory Sandbox, OJK memfasilitasi penyelenggara ITSK untuk bereksperimen, mengeksplorasi ide-ide inovatif, dan groundbreaking yang dapat dimanfaatkan di sektor jasa keuangan secara bertanggung jawab dan dengan pengelolaan risiko yang baik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Djoko Kurnijanto, dan jajaran pimpinan/perwakilan Asosiasi dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menyambut positif pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) di Bali ini. Dia menyebut acara ini bakal mendorong pertumbuhan industri keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan
Kristianti menilai kolaborasi antar-pihak untuk membuat ekosistem, terutama dalam efisiensi biaya transaksi dan investasi sangat penting. “Misalnya saja untuk BPR akan sangat mahal apabila harus investasi inovasi teknologi dari awal, sehingga lebih memudahkan apabila memanfaatkan ekosistem teknologi ini. Selain itu, apabila ada perubahan bisnis IJK tidak perlu investasi dari awal," kata Kristrianti.
Dia menyebut di Bali terdapat 40 BPR yang menjalin kerja sama dengan penyelenggara ITSK. Kerjasama tersebut mendukung kinerja pertumbuhan kredit maupun DPK.
“Diharapkan jumlahnya dapat makin bertambah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan IJK, penciptaan produk-produk yang mampu menghadirkan nilai tambah bagi IJK dan masyarakat, serta pada akhirnya berdampak pada peningkatan inklusi keuangan,” kata dia.
Dalam kegiatan tersebut juga diresmikan kerja sama PT Izi Data Indonesia dengan PT Ammana Fintek Syariah dan PT Komunal Sejahtera Indonesia dengan Perumda BPR Kota Bandung dan BPR Sukawati Pancakanti.
Pilihan Editor: SYL Heran Jadi Terdakwa, Jaksa Nilai Ada Pengakuan Terjadi Korupsi di Kementan
