Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Potensi Defisit Anggaran Bakal Mepet Kalau Pemerintah Luaskan Program Makan Bergizi Gratis

image-gnews
Seorang siswa menyantap makan siang gratis mereka di SMP Senju Aoba di Tokyo, Jepang 29 Juni 2022. REUTERS/Issei Kato
Seorang siswa menyantap makan siang gratis mereka di SMP Senju Aoba di Tokyo, Jepang 29 Juni 2022. REUTERS/Issei Kato
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai anggaran awal sebesar Rp 20 triliun untuk program makan bergizi gratis masih rasional. Namun bila anggaran meningkat seiring perluasan program, akan menggeser bobot defisit anggaran. "Kalau Rp 20 triliun masih rasional," ujar Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad, 23 Juni 2024.

Tauhid mengatakan, pemerintah memiliki dua opsi bila anggaran mencapai angka Rp 100 atau 400 triliun. Pertama, pemerintah harus merealokasi anggaran dari kementerian atau lembaga lain untuk makan bergizi gratis. Kedua, konsekuensinya defisit anggaran berpotensi mepet ke angka tiga persen.

Bila defisit anggaran di atas tiga persen, Tauhid mengatakan pemerintah harus mengubah rencana keuangannya atau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Aturan ini menyatakan negara tengah dalam kondisi gawat yang memungkinkan kondisi defisit anggaran melampaui target awal. "Tapi kita aman-aman saja, jadi justifikasi itu lemah," kata dia.

Bahkan, dalam kondisi normal seperti sekarang, Tauhid mengatakan sudah mulai terasa pemotongan anggaran di berbagai kementerian untuk mempersiapkan anggaran 2025. "Belum dikurangi Rp 20 triliun saja sudah begini apalagi ditambah nanti," kata dia.

Pemerintah menentukan batas defisit anggaran di angka 2,4-2,8 persen untuk pemerintahan tahun depan. Tauhid mengatakan bila satu persen GDP sekitar Rp 200 triliun, artinya 2,8 persen Rp 600 sampai Rp 700 triliun. "Itu akan sangat mepet banget," kata dia.

Tauhid mengkhawatirkan risiko pemerintah saat harus memangkas anggaran kementerian atau lembaga lain sehingga mereka kekurangan duit menjalankan program. Padahal, kementerian atau lembaga lain juga memerlukan. "Saya kira politik anggaran harus kuat," kata dia

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan bertahap. Untuk tahap pertama, dimulai dari Rp 20 triliun.

Luhut menyebut program makan siang gratis tengah dibahas secara teknis bersama dengan tim presiden terpilih Prabowo Subianto. "Saya lihat sudah maju sekali. Orang bilang ini ambil Rp 250 triliun, apanya Rp 250 triliun? Itu angka kita mulai mungkin dengan Rp 20 triliun, bertahap sampai jalan," katanya dalam diskusi MINDialogue di Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube CNBC TV.

Pilihan editor: Abdul Halim Iskandar Respons soal Jatah Menteri Prabowo dan Rencana Program Makan Bergizi Gratis

HAN REVANDA PUTRA | ANNISA FEBIOLA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alokasikan Rp569 Triliun untuk Perubahan Iklim, Komitmen Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Masih Rendah

3 jam lalu

Warga mandi di aliran Sungai Banjir Kanal Barat, di Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Prediksi Bappenas soal Indonesia terancam krisis air bersih itu dikarenakan perubahan iklim yang  tidak terkendali serta tingginya kebutuhan air yang tidak diimbangi dengan upaya penyediaan suplai air secara berkelanjutan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Alokasikan Rp569 Triliun untuk Perubahan Iklim, Komitmen Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Masih Rendah

Sejak 2016 hingga 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp569,3 triliun untuk kebijakan perubahan iklim.


Sri Mulyani Ajukan Suntikan PMN Rp 6,1 Triliun buat Beberapa BUMN dan Bank Tanah

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani Ajukan Suntikan PMN Rp 6,1 Triliun buat Beberapa BUMN dan Bank Tanah

Menkeu Sri Mulyani mengajukan suntikan PMN ke Komisi XI DPR RI bagi empat BUMN dan Badan Bank Tanah yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi.


Analis Prediksi Besok Rupiah Menguat di Kisaran Rp16.320 hingga Rp16.410 per Dolar AS

1 hari lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Analis Prediksi Besok Rupiah Menguat di Kisaran Rp16.320 hingga Rp16.410 per Dolar AS

Rupiah menguat karena dolar sedikit terpengaruh data terbaru yang menunjukkan adanya penurunan pada perekonomian Amerika Serikat.


Program Mahal Prabowo-Gibran, FITRA Dorong Mitigasi Kebocoran Anggaran

2 hari lalu

Tempo Explain: Risiko Anggaran Jumbo Makan Siang Gratis
Program Mahal Prabowo-Gibran, FITRA Dorong Mitigasi Kebocoran Anggaran

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta adanya mitigasi kebocoran anggaran di program mahal Prabowo-Gibran.


Mei 2024, Penerimaan Pajak Jakarta Turun 12,66 Persen jadi Rp 538,47 Triliun

2 hari lalu

Warga membayar pajak kendaraan bermotor di gerai pelayanan Samsat keliling di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Agustus 2024 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Jakarta serta menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Mei 2024, Penerimaan Pajak Jakarta Turun 12,66 Persen jadi Rp 538,47 Triliun

Realisasi penerimaan pajak nasional di wilayah Jakarta per Mei 2024 sebesar Rp 538,47 triliun atau 40,88 persen dari target APBN.


Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial

Presiden Jokowi akan memberikan bantuan pangan beras yang terus berlanjut sampai Desember 2024. Bantuan ini berbeda dengan bantuan sosial.


Kurs Rupiah Melampaui Asumsi Makro APBN, Ekonom: Depresiasi yang Tidak Terkendali

2 hari lalu

Pegawai tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Penukaran Valuta Asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Rupiah spot berbalik melemah pada perdagangan Kamis (20/6) pagi. Pukul 09.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 16.391 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,16% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.365 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Kurs Rupiah Melampaui Asumsi Makro APBN, Ekonom: Depresiasi yang Tidak Terkendali

Kurs rupiah telah melampaui asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024


FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sepakati Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun
FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta adanya uji publik terhadap program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran.


Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

2 hari lalu

Warga membawa beras kemasan 10 kilogram saat pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tahap kedua di Kantor Kelurahan Pela Mampang, Jakarta, Jumat 3 April 2024. Pemerintah melalui Perum Bulog mulai melakukan penyaluran bantuan pangan beras tahap dua di wilayah Jakarta sebanyak 8.070 ton beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan
Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

Presiden Jokowi akan menyalurkan bantuan pangan beras sampai Desember 2024. Namun, sebelum terealisasikan, simak terlebih dahulu fakta-fakta dari penyaluran bantuan ini!


Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui usai membuka rakornas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada Rabu, 22 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

Hingga akhir Mei, pemerintah telah membelanjakan Rp 700 miliar untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) atau Data Center.