TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 ke level 1,5 sampai 1,8 persen dari produk domestik bruto atau PDB.
Hal ini disampaikan Suharso di dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Senayan pada Rabu, 5 Juni 2024. "Kami berharap Bu Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kami inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 persen," tutur Suharso.
Suharso merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Pasal 5 ayat 1 dan 2. Regulasi ini menyebut pemerintahan saat inidiwajibkan membentuk atau menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan APBN untuk tahun periode pertama pemerintahan presiden berikutnya.
Namun, presiden terpilih tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui mekanisme perubahan APBN-Perubahan (APBN-P). "Sehingga, ada ruang fiskal pemerintahan yang akan datang, kalau akan menggunakan pasal itu," kata Suharso.
Sebelumnya, dalam Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF, Sri Mulyani membidik defisit anggaran pada level 2,45 hingga 2,82 persen dari PDB. APBN 2025, kata dia dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur untuk memaksimalkan kemampuan fiskal bagi program pemerintah selanjutnya.
"Defisit yang kami sampaikan antara 2,45 persen hingga 2,82 persen, yang akan membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 di Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024.
ANNISA FEBIOLA | ANTARA
