Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dianggap Tak Terbuka Soal Data Warga Menerima Relokasi Rempang, Ini Kata Kepala BP Batam

image-gnews
Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi saat diwawancarai awak media, Kamis, 30 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi saat diwawancarai awak media, Kamis, 30 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Kepala Badan Pengusahaan Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi menanggapi temuan Ombudsman RI soal konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city. Salah satu temuan Ombudsman yaitu tidak terbukanya BP Batam soal data warga Rempang yang sudah menerima relokasi.

Rudi mengaku tidak mengetahui terkait permasalahan data tersebut. Yang pasti, kata Rudi, BP Batam selama ini tidak pernah menutup data warga yang mau menerima relokasi PSN Rempang Eco City. 

"Tidak ada masalah, masak data (warga yang menerima relokasi) dirasahasiakan. Tidak, lah," kata Rudi menangapi pernyataan Ombudsman RI usai menghadiri acara groundbreaking pembangunan terminal II Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kamis, 30 Mei 2024.

Rudi menegaskan, kalau memang ada surat permintaan data pihaknya akan memberikan semua data warga yang menerima relokasi tersebut kepada Ombudsman RI. "Kalau surat ke kita, ya kita kasih lah, nggak mungkin nggak kita kasih, cuma data gitu aja kok, tak ada dusta diantara kita," ujarnya.

Meski begitu, Rudi juga akan memastikan lagi persoalan data yang diminta Ombudsman RI tersebut. Ia mengaku belum mendapatkan laporan dari bawahannya terkait permintaan data tersebut. "Tapi nanti saya tanya lagi deh, kalau kepentigannya boleh, kasih aja, saya belum dilaporkan, nanti saya tanya, setahu saya itukan bukan rahasia."

Ombudsman RI Minta PSN Rempang Dievaluasi

Sebelumnya, Ombudsman RI turun langsung ke Rempang untuk memonitoring kondisi terkini di kawasan PSN tersebut. Hasilnya mayoritas warga di lima kampung yang terdampak PSN Rempang Eco City tahap awal masih menolak relokasi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak hanya ke warga, Ombudsman RI juga mendatangi kantor BP Batam untuk meminta data jumlah warga yang menerima relokasi. Haslilnya dari total 800 KK yang terdampak pembangunan tahap awal hanya 94 KK yang bersedia pindah.

Namun Anggota Ombudsman RI Johannes Widijantoro menyayangkan BP Batam tidak memberikan data rinci 94 KK tersebut, termasuk asal kampungnya. Pasalnya, tahap pertama tidak semua kampung di Rempang terdampak pembangunan.

“Ya kami ambil tindakan korektif kepada BP Batam agar terbuka dalam data warga yang menerima direlokasi tersebut,” kata Johannes.

Sementara itu, salah seorang warga Rempang, Miswadi, mengatakan, pihaknya juga tidak mengetahui data jumlah warga yang sudah menerima relokasi tersebut. "Jangan sampai jumlah data warga yang menerima relokasi itu bukanlah warga lima kampung yang terdampak tahap pertama," katanya. 

Pilihan Editor: BP Batam Akan Beri Santunan dan Relokasi bagi Warga Terdampak Rempang Eco City, Begini Rinciannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Tanggapi Warga yang Tolak Relokasi PSN Rempang: Semua Dilakukan Bertahap

1 hari lalu

Warga Rempang-Galang terus menyuarakan penolakan relokasi pada Minggu malam, 16 Juni 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Tanggapi Warga yang Tolak Relokasi PSN Rempang: Semua Dilakukan Bertahap

Airlangga juga meminta Forkopinda untuk selalu berkoordinasi agar PSN Rempang bisa terealisasi


Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

1 hari lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu mundurnya Xinyi Group dalam investasi di Pulau Rempang.


Menteri Airlangga Bahas Penyelesaian PSN Rempang Eco City

2 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Menteri Airlangga Bahas Penyelesaian PSN Rempang Eco City

Menteri Airlangga Hartarto melakukan rapat tertutup membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam


Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

4 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

Ada siswa yang saat ini belum mendapatkan sekolah karena tidak lolos PPDB bersama.


Ma'ruf Amin Resmikan PSN Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp 10,6 Triliun

5 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin Resmikan PSN Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp 10,6 Triliun

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung di Provinsi Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024.


Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak.


Adhi Karya akan Selesaikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Bawen dengan PMN 2025 Rp 2,96 Triliun

6 hari lalu

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan longspan atau jembatan bentang panjang lintasan LRT di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Rabu, 11 November 2020. Menurut Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson pekerjaan ini menandai selesainya pengerjaan lintasan atas LRT Jabodebek tahap I. ANTARA/M Risyal Hidayat
Adhi Karya akan Selesaikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Bawen dengan PMN 2025 Rp 2,96 Triliun

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengajukan Pernyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp 2,96 triliun. Siraman modal negara ini akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.


Ombudsman Sebut 62 Persen Keluhan PPDB Mandek di Tahap Konsultasi

8 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Ombudsman Sebut 62 Persen Keluhan PPDB Mandek di Tahap Konsultasi

Ombudsman menyebut bahwa masyarakat lebih memilih mengeluh di tahap konsultasi dibandingkan melaporkan secara resmi permasalahan PPDB.


Ombudsman Beberkan Daftar Masalah Utama selama PPDB 2024

9 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Beberkan Daftar Masalah Utama selama PPDB 2024

Ombudsman menyebutkan sejumlah masalah PPDB 2024 yang menjadi sorotan.


Ombudsman Sebut Korban PPDB Enggan Lapor karena Rentan Alami Intimidasi

9 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais saat diwawancara di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
Ombudsman Sebut Korban PPDB Enggan Lapor karena Rentan Alami Intimidasi

Ombudsman mengungkap bahwa korban seleksi dalam PPDB kerap mengalami intimidasi. Akibatnya, mereka enggan melapor.