TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah secara resmi memperpanjang izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda hingga Desember 2024 setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024.
"Aturan ini memberikan kesempatan bagi badan usaha yang telah memasuki tahap commissioning pada pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter untuk mengekspor lumpur anoda dan konsentrat hasil pengolahan, hingga 31 Desember 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.
Perpanjangan waktu ekspor konsentrat tersebut, kata Agus, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang mempertimbangkan kelangsungan produksi dan pencapaian hilirisasi industri, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.
"Pemberian perpanjangan ekspor konsentrat diperlukan untuk memastikan penyelesaian akhir dari pembangunan fasilitas pemurnian berproduksi secara optimal. Dengan catatan, perpanjangan ekspor konsentrat kali ini disertai dengan pengenaan pungutan ekspor," ucap dia.
Adapun ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pemberian kesempatan penjualan ke luar negeri mineral logam hasil pengolahan, meliputi konsentrat tembaga, besi, timbal, dan seng, serta lumpur anoda.
Perpanjangan ekspor ini juga sejalan dengan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri yang sedang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Paralel dengan penyelesaian Peraturan Menteri ini, juga didukung kebijakan terkait dengan tata niaga ekspor dan pengenaan bea keluar atas mineral logam hasil konsentrat yang akan dijual.
"Peraturan Menteri ESDM ini akan diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang akan mengatur tata niaga ekspor terkait, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menetapkan tarif Bea Keluar atas hasil penjualan konsentrat tersebut," kata Agus.
Sebelumnya, PTFI mengajukan perpanjangan (relaksasi) ekspor konsentrat tembaga hingga smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur beroperasi penuh pada akhir 2024.
Konstruksi smelter Manyar ditargetkan rampung pada Mei 2024, diikuti dengan uji coba (commissioning) fasilitas dan jadwal peningkatan produksi (ramp-up) hingga akhir 2024.
Pada 8 Mei lalu, di sela kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa izin ekspor konsentrat tembaga oleh PTFI akan diperpanjang.
Kemudian, pada Jumat (31/5), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga dari PT Freeport Indonesia (PTFI) telah diberikan.
“Senin (Permendag) selesai, Senin besok. Saya enggak hafal jumlahnya, pokoknya selesai," ujar Zulkifli di Jakarta, Jumat.
Perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga itu berlaku mulai 1 Juni 2024 hingga 31 Desember 2024. Sementara izin sebelumnya berakhir 31 Mei 2024.
Pemerintah kuasai 61 persen saham Freeport Indonesia
Presiden Jokowi mengatakan, dalam waktu dekat Indonesia akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia menjadi 61 persen, dari kepemilikan saat ini sebesar 51 persen.
Dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, kata Jokowi, diperkirakan 70-80 persen keuntungan PT Freeport Indonesia baik dalam bentuk royalti, PPh badan, PPh karyawan, bea ekspor, maupun bea keluar akan masuk ke kas negara.
“Sekali lagi, kalau kita bicara Freeport itu bukan milik Amerika lagi tetapi sudah menjadi milik negara kita, Indonesia,” kata Presiden Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Gerakan Pemuda Ansor 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta, 27 Mei lalu.
Jokowi mengungkap proses pengambilalihan sebagian besar saham Freeport itu dilakukan secara diam-diam oleh pemerintah Indonesia, dengan waktu kurang lebih 3,5 tahun.
Menurut dia, proses pengambilalihan kendali Freeport dibereskan secara bisnis, tidak menggunakan “kekuatan” negara.
“Pengambilalihannya pakai uang. Tidak pakai kekuatan tetapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport. Dalam empat tahun pasti lunas, insya Allah tahun ini sudah lunas,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut dia memaparkan bahwa nilai saham Freeport saat ini sudah empat kali lipat dibandingkan ketika pemerintah mengakuisisi Freeport, karena harga tembaga dunia yang naik drastis.
“Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas karena kondisi goncangan ekonomi pada saat itu,” ujar Jokowi.
Meskipun mengaku sempat ditakut-takuti bahwa upaya mengakuisisi Freeport akan memicu pergolakan di Papua, tetapi langkah pemerintah tidak goyah untuk mengambil alih perusahaan tambang yang telah 50 tahun beroperasi di Indonesia itu.
Kesuksesan pengambilalihan Freeport, ujar Jokowi, dilanjutkan dengan pengambilalihan Blok Rokan oleh Pertamina.
“Minggu ini saya akan cek lagi setelah kita ambil alih (Blok Rokan) dari Chevron, Amerika. Sudah ambil alih 100 persen, saya mau cek apakah kita kelola sendiri itu lebih baik daripada dikelola oleh asing. Karena ada dua kemungkinan, bisa lebih baik, bisa tidak lebih baik,” kata Jokowi.
Pada Desember 2018, Indonesia resmi mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero) atau MIND ID dengan nilai akuisisi mencapai 3,85 miliar dolar AS atau setara Rp55,8 triliun.
Untuk membeli 51 persen saham Freeport, Inalum menerbitkan surat utang global senilai 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp57 triliun, yang merupakan obligasi terbesar yang pernah diterbitkan Indonesia.
ANTARA
Pilihan Editor Profil Tommy Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Menemui Sri Mulyani
