Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Evaluasi Pelaksanaan Mudik Lebaran 2024, Ombudsman: Banyak Bus tidak Ramp Check

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan tidak semua bus melakukan ramp check atau pengecekan laik jalan ketika digunakan pada periode mudik Lebaran 2024. Hery mengatakan hal ini ketika menyampaikan hasil Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Perhubungan Melalui Pemantau Arus Mudik 2024 di Ombudsman, Senin, 27 Mei 2024. "Banyak bus keluar masuk terminal tapi tidak dicek kelengkapan dan administrasinya. Tidak ada kejelasan hasil monitoring ramp check," ujar Hery.

Hery menjelaskan, bus-bus yang tidak ramp check merupakan bus-bus yang digunakan untuk mudik reguler. Sedangkan bus untuk mudik gratis, kata dia, sudah melalui pemeriksaan dan persiapan dengan baik.

Lebih lanjut, Hery menilai bus-bus untuk Mudik Lebaran 2024 bisa lolos dari ramp check lantaran lowongnya peran dari Kementerian Perhubungan ataupun lembaga terkait. Musababnya, menurut dia, ada keterbatasan dari jumlah sumber daya manusia (SDM) pengawas maupun teknologi. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tegas dalam memberi sanksi hukum bagi armada yang melanggar aturan keamanan dan keselamatan ini. "Betul (ini perlu komitmen pemberian sanksi)" ujarnya.

Temuan Ombudsman dalam evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran 2024 tampaknya tidak sejalan dengan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Selasa, 2 April 2024 lalu, Budi Karya menyatakan bahwa kementeriannya memastikan kesiapan sarana prasarana maupun  aspek keselamatan. "Kami melakukan pemeriksaaan operasional atau inspeksi keselamatan kendaraan (ramp check)" tutur Budi Karya, dikutip dari siaran pers.  

Saat itu, Budi Karya mengatakan persiapan angkutan Lebaran 2024 telah dilakukan secara matang melalui koordinasi lintas sektor. "Kami mengusung slogan 'Mudik Ceria Penuh Makna' dan ini menjadi do'a kita semua agar perjalanan berjalan dengan baik, masyarakat mudik dengan selamat, aman, ceria dan bermakna."

 Pilihan editor: Kemenhub Temukan Dua Bus yang Palsukan Bukti Lulus Uji Elektronik

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengapa Mesin Bus Tidak Dimatikan saat Berhenti? Ini Alasannya

11 jam lalu

Thai Bus Food Tour (rivercitybangkok.com)
Mengapa Mesin Bus Tidak Dimatikan saat Berhenti? Ini Alasannya

Mengapa mesin bus tidak dimatikan saat berhenti. Hal ini karena beberapa alasan, salah satunya menghindari kerusakan pada komponen mobil.


Laporan Dugaan Maladministrasi Pemilihan Ketua KKI, Ini Respons Ketua Terpilih

16 jam lalu

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Majelis Kehormatan Disipiln Kedokteran Indonesia dalam acara ramah tamah bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta, 13 Oktober 2024. KTKI melaporkan Kemenkes ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam seleksi pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia. Dokumentasi KTKI
Laporan Dugaan Maladministrasi Pemilihan Ketua KKI, Ini Respons Ketua Terpilih

Ketua KKI memberi tanggapan ihwal laporan dugaan maladministrasi yang dilayangkan KTKI.


Tegakkan Netralitas ASN di Pilkada 2024, Bawaslu dan Kemendagri Lakukan Ini

21 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Tegakkan Netralitas ASN di Pilkada 2024, Bawaslu dan Kemendagri Lakukan Ini

Bawaslu mengingatkan jajaran pengawas cermat terhadap laporan dan temuan dalam kampanye Pilkada 2024.


KTKI Sebut Ada Dugaan Maladministrasi Pemilihan Ketua KKI

1 hari lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
KTKI Sebut Ada Dugaan Maladministrasi Pemilihan Ketua KKI

KTKI menyoroti dugaan maladminstrasi dalam seleksi pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia.


Diberhentikan Sepihak, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Laporkan Kemenkes ke Ombudsman

1 hari lalu

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menerima audiensi dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia  (PDSI) pada hari Selasa, 24 Mei 2022.
Diberhentikan Sepihak, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Laporkan Kemenkes ke Ombudsman

Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia melaporkan Kemenkes ke Ombudsman ihwal dugaan maladministrasi.


Ingin Tahu Kunci Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara, Ombudsman RI Temui Dubes Brasil

7 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto (kiri) menemui Duta Besar Brazil untuk Indonesia George Monteiro Prata (kanan) di Jakarta, Rabu 9 Oktober 2024. ANTARA/HO-Ombudsman RI
Ingin Tahu Kunci Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara, Ombudsman RI Temui Dubes Brasil

Ombudsman RI menyatakan pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu dan proses yang panjang.


Bandung Razia Belasan Bus Pariwisata yang Pakai Klakson Telolet

9 hari lalu

Ilustrasi bus (Pixabay)
Bandung Razia Belasan Bus Pariwisata yang Pakai Klakson Telolet

Penggunaan klakson telolet yang melebihi ambang batas mengganggu kenyamanan warga Bandung dan membahayakan anak-anak yang memburu.


Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

16 hari lalu

Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menunjukan surat untuk Presiden yang dikirim oleh aktivis dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di trotoar Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Sebanyak 1.505 surat tersebut dikirim masyarakat sebagai bentuk dukungan pada pegawai KPK yang tak lolos TWK. ANTARA/Reno Esnir
Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

Berbagai kejanggalan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) terungkap. Modus untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK berintegritas, Novel Baswedan dkk.


Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

23 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah mulai memberlakukan pembelian liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per hari Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

Ombudsman perwakilan Kepri menemukan dugaan pelanggaran proses penjualan LPG 3 kg yang dilakukan agen dan pangkalan di Kota Batam.


Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

23 hari lalu

Unjuk rasa Aliansi Guru Pejuang PPPK Honorer Langkat di Polda Sumut. Massa menuding, hasil seleksi PPPK Langkat maladministrasi dan harus dibatalkan. TEMPO/ Mei Leandha
Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

Ombudsman Sumut mengatakan seleksi tambahan itu tidak tercantum dalam pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Langkat.