Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Evaluasi Pelaksanaan Mudik Lebaran 2024, Ombudsman: Banyak Bus tidak Ramp Check

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan tidak semua bus melakukan ramp check atau pengecekan laik jalan ketika digunakan pada periode mudik Lebaran 2024. Hery mengatakan hal ini ketika menyampaikan hasil Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Perhubungan Melalui Pemantau Arus Mudik 2024 di Ombudsman, Senin, 27 Mei 2024. "Banyak bus keluar masuk terminal tapi tidak dicek kelengkapan dan administrasinya. Tidak ada kejelasan hasil monitoring ramp check," ujar Hery.

Hery menjelaskan, bus-bus yang tidak ramp check merupakan bus-bus yang digunakan untuk mudik reguler. Sedangkan bus untuk mudik gratis, kata dia, sudah melalui pemeriksaan dan persiapan dengan baik.

Lebih lanjut, Hery menilai bus-bus untuk Mudik Lebaran 2024 bisa lolos dari ramp check lantaran lowongnya peran dari Kementerian Perhubungan ataupun lembaga terkait. Musababnya, menurut dia, ada keterbatasan dari jumlah sumber daya manusia (SDM) pengawas maupun teknologi. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tegas dalam memberi sanksi hukum bagi armada yang melanggar aturan keamanan dan keselamatan ini. "Betul (ini perlu komitmen pemberian sanksi)" ujarnya.

Temuan Ombudsman dalam evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran 2024 tampaknya tidak sejalan dengan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Selasa, 2 April 2024 lalu, Budi Karya menyatakan bahwa kementeriannya memastikan kesiapan sarana prasarana maupun  aspek keselamatan. "Kami melakukan pemeriksaaan operasional atau inspeksi keselamatan kendaraan (ramp check)" tutur Budi Karya, dikutip dari siaran pers.  

Saat itu, Budi Karya mengatakan persiapan angkutan Lebaran 2024 telah dilakukan secara matang melalui koordinasi lintas sektor. "Kami mengusung slogan 'Mudik Ceria Penuh Makna' dan ini menjadi do'a kita semua agar perjalanan berjalan dengan baik, masyarakat mudik dengan selamat, aman, ceria dan bermakna."

 Pilihan editor: Kemenhub Temukan Dua Bus yang Palsukan Bukti Lulus Uji Elektronik

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

3 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

Ada siswa yang saat ini belum mendapatkan sekolah karena tidak lolos PPDB bersama.


Bos PO San Cerita soal Modus Penipuan Penjualan Tiket Bus hingga Rugi Rp 16 Jutaan

4 hari lalu

Ilustrasi pemudi di terminal bus. ANTARA
Bos PO San Cerita soal Modus Penipuan Penjualan Tiket Bus hingga Rugi Rp 16 Jutaan

Direktur Utama PT San Putra Sejahtera atau PO San, Kurnia Lesani Adnan, bercerita maraknya penipuan tiket bus terus terjadi dan kian meresahkan.


Ombudsman Sebut 62 Persen Keluhan PPDB Mandek di Tahap Konsultasi

8 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Ombudsman Sebut 62 Persen Keluhan PPDB Mandek di Tahap Konsultasi

Ombudsman menyebut bahwa masyarakat lebih memilih mengeluh di tahap konsultasi dibandingkan melaporkan secara resmi permasalahan PPDB.


Ombudsman Beberkan Daftar Masalah Utama selama PPDB 2024

8 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Beberkan Daftar Masalah Utama selama PPDB 2024

Ombudsman menyebutkan sejumlah masalah PPDB 2024 yang menjadi sorotan.


Ombudsman Sebut Korban PPDB Enggan Lapor karena Rentan Alami Intimidasi

8 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais saat diwawancara di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
Ombudsman Sebut Korban PPDB Enggan Lapor karena Rentan Alami Intimidasi

Ombudsman mengungkap bahwa korban seleksi dalam PPDB kerap mengalami intimidasi. Akibatnya, mereka enggan melapor.


Ombudsman Ungkap Berbagai Masalah PPDB 2024 di 10 Provinsi, dari Diskriminasi hingga Manipulasi

8 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Ombudsman Ungkap Berbagai Masalah PPDB 2024 di 10 Provinsi, dari Diskriminasi hingga Manipulasi

Ombudsman mengungkapkan berbagai permasalahan PPDB di sepuluh provinsi. Note: foto terlampir.


KIKA Minta Kemendikbudristek hingga Komnas HAM Investigasi Pencopotan Dekan FK Unair

9 hari lalu

Satria Unggul Wicaksana Dosen UM Surabaya. um-surabaya.ac.id
KIKA Minta Kemendikbudristek hingga Komnas HAM Investigasi Pencopotan Dekan FK Unair

KIKA mendesak Kemendikbudristek, Ombudsman RI, dan Komnas HAM untuk menginvestigasi pencopotan Budi Santoso sebagai Dekan FK Unair


Terbukti Lakukan Pungli, Seorang Petugas Rutan Kupang Diturunkan Pangkatnya Selama 1 Tahun

10 hari lalu

Ilustrasi rupiah. Pexels/Ahsanjaya
Terbukti Lakukan Pungli, Seorang Petugas Rutan Kupang Diturunkan Pangkatnya Selama 1 Tahun

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT memastikan petugas rutan Kupang yang melakukan pungli itu akan diturunkan pangkatnya.


Ombudsman Buka Lowongan Calon Asisten di Pusat dan 29 Kantor Cabang

10 hari lalu

Logo Ombudsman RI. indonesia.go.id
Ombudsman Buka Lowongan Calon Asisten di Pusat dan 29 Kantor Cabang

Periode pendaftaran calon asisten Ombudsman dibuka hingga 14 Juli 2024.


Ombudsman Minta 911 Peserta PPDB di Sumsel Dicoret, Ini Alasannya

13 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Ombudsman Minta 911 Peserta PPDB di Sumsel Dicoret, Ini Alasannya

Apa alasan Ombudsman meminta anulir hasil PPDB Sumsel?