TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan persentase penerimaan pajak harus lebih tinggi daripada kenaikan produk domestik bruto (PDB) agar rasio pajaknya naik. Prianto merespon pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio penerimaan pajak (tax rasio) terhadap PDB era Orde Baru (orba) yang menyentuh 14 persen.
"Tiga besar pertama penerimaan pajak di APBN 2024 berasal dari PPh Badan, PPN, dan PPh 21. Ini berarti bahwa pemerintah harus tetap menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri (jika ingin menaikkan rasio pajak)," kata Prianto dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Jumat, 22 Maret 2024.
Prianto menjelaskan, stabilitas perekonomian dapat berimbas pada profitabilitas dunia usaha sebagai penyumbang terbesar penerimaan pajak. Dengan demikian, omzet meningkat. Sehingga PPN pun turut meningkat karena dasar pengenaannya tergantung pada omzet.
"Karena iklim usaha membaik, daya serap tenaga kerja juga dapat meningkat. Pada gilirannya, upah tenaga kerja meningkat dan PPh 21 juga meningkat," ujarnya.
Lebih lanjut, Prianto menyebut bahwa rasio pajak meningkat menyebabkan kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran akan lebih leluasa karena penerimaan pajaknya baik. Dengan demikian, Prianto menjelaskan, pemerintah tidak perlu menambah utang untuk memenuhi target penerimaan APBN.
"Dampak dominonya ada di peningkatan ekonomi masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, yang telah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), membanggakan rasio penerimaan pajak terhadap PDB era Orde Baru saat menghadiri acara Buka Bersama DPP PAN di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024.
“Di Orde Baru pernah 14 persen. Kenapa sekarang turun? Sekarang Thailand kalau tidak salah sudah 16 persen, Malaysia sekitar itu 15 persen, Kamboja mungkin lebih,” tutur Prabowo.
Menteri Pertahanan itu juga menyinggung perihal penerimaan rasio pajak saat ini yang turun ke angka 10 persen. Dia bahkan membandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
“Nah kenapa kok kita hanya 10 persen, bedanya apa orang Thailand, Malaysia, Kamboja, sama kita? Bedanya apa? Kulit sama, warna rambut sama, jadi ada apa? Apa kita lebih bodoh? Atau lebih malas?” ujar Prabowo.
Prabowo sendiri dalam dokumen visi-misinya sebagai calon presiden memasang target rasio perpajakan hingga 23 persen. Target perpajakan ini juga sempat disinggung dalam debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang sudah berakhir.
ADINDA JASMINE PRASETYO
Pilihan Editor: Puncak Mudik H-2 Lebaran, Ada 10 Rute Kereta Api Favorit
