TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai pembagian kursi komisaris badan usaha milik negara (BUMN) ke sejumlah tim sukses calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, balas jasa politik dalam bentuk bagi-bagi komisaris BUMN mesti dihentikan karena akan melanggengkan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
Berita lain yang juga banyak menarik perhatian pembaca adalah tentang Menteri BUMN Erick Thohir yang kini kebanjiran kritik karena dianggap bagi-bagi kursi komisaris BUMN ke tim sukses Prabowo-Gibran. Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri menilai Menteri BUMN Erick Thohir mengembalikan BUMN sebagai sapi perah politik.
Lalu berita mengenai rencana pemerintah menaikan tarif sejumlah ruas jalan tol. Pengamat menilai rencana tersebut sebaiknya ditunda karena berpotensi menaikkan laju inflasi.
Kemudian berita tentang tanggapan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto terhadap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kenaikan harga beras yang bisa mengerek inflasi.
Berikut rangkuman berita terpopuler Tempo.co:
- Dampak Bagi-bagi Komisaris BUMN, Langgengkan KKN, Hancurkan Semangat Anak Muda
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, balas jasa politik dalam bentuk bagi-bagi komisaris BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mesti dihentikan. Pasalnya, kinerja sejumlah BUMN saat ini sudah mengkhawatirkan dan butuh pengawasan yang kuat dari komisaris yang kompeten.
"Saat ini, kinerja BUMN besar, mulai dari Angkasa Pura, Hutama Karya, Garuda Indonesia, hingga Pertamina sangat mengkhawatirkan. Utang menggunung dengan tingkat kerentanan bisnis yang sangat tinggi," katanya kepada Tempo pada Ahad, 25 Februari 2024.
"Selama beberapa tahun terakhir, jumlah kasus korupsi di BUMN tercatat merugikan negara hingga Rp 50 triliun. Itu belum termasuk kasus korupsi yang tidak terungkap, serta masalah nepotisme di BUMN yang tidak bisa dihitung dampaknya secara kuantitatif," kata Media.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, negara telah merugi akibat korupsi di BUMN setidaknya Rp 47,92 triliun sepanjang 2016 hingga 2021. Kerugian tersebut diungkap dalam 119 kasus korupsi yang telah disidik aparat penegak hukum di lingkungan BUMN.
Temuan ICW menunjukkan, ada 83 aktor korupsi dengan latar belakang pimpinan menengah di BUMN. Sementara itu, 76 pegawai BUMN tercatat sebagai aktor korupsi dan 51 aktor korupsi dari kalangan direktur BUMN. Sedangkan 40 aktor korupsi lagi diklasifikasikan berlatar belakang pekerjaan lain.
Selain besarnya potensi korupsi dan nepotisme, Media juga menyoroti kacaunya pengawasan terhadap kinerja organisasi. Tak hanya itu, penunjukan komisaris BUMN sebagai balas jasa politik juga menjadi preseden buruk bagi anak muda. Peserta seleksi pegawai BUMN harus melalui tes berjenjang, bahkan hingga tujuh tahapan.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutanya: Erick Thohir Kebanjiran Kritik karena Angkat Timses Prabowo-Gibran Menjadi Komisaris BUMN...
