Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dalih Jokowi Soal Harga Beras Naik Terus, Mendag Zulhas Minta Masyarakat Beralih ke Beras SPHP

image-gnews
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan penyebab harga beras naik adalah terbatasnya pasokan gabah. Indonesia masih mengalami masa paceklik yang diperkirakan terjadi hingga April 2024. 

"Produksi beras domestik memang lagi terbatas. Saat ini masih paceklik. Kira-kira sampai April," katanya kepada Tempo Senin, 19 Februari 2024.

Naiknnya harga beras ini juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Jokowi sebut akibat perubahan iklim dan bisa diatasi dengan bansos. Ia menyatakan kenaikan harga beras di Indonesia disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca yang memicu gagal panen. Hal ini yang kemudian mendorong kenaikan harga bears di seluruh dunia, termasuk di dalam negeri.

"Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca sehingga banyak yang gagal panen," kata Jokowi saat menyerahkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Tangerang Selatan, Banten, Senin, 19 Februari 2024.

Di tengah penurunan produksi itu, kata Jokowi, konsumsi beras di Indonesia tidak berubah. Akibatnya terjadi kekurangan suplai yang berakibat pada kenaikan harga beras di pasar.

Di lain sisi, Jokowi menyebut bansos menjadi cara pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat harga beras yang naik. Bansos ini mencakup 10 kilogram beras serta bingkisan sembako seperti minyak goreng hingga biskuit.

“Pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu, bapak semuanya karena harganya naik tadi,” kata Jokowi saat memberi sambutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara, Zulhas ungkap retail enggan jual beras premium dan minta beralih ke beras bulog  Langkanya beras premium, kata Zulhas, diakibatkan oleh lonjakan harga beras premium yang melampaui batas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sehingga pengusaha retail enggan mengambil beras jenis ini.

"Retail ini nggak ngambil karena beras premium itu harganya lagi tinggi, ada Rp 72.000 per 5 kilogram ada yang Rp 80.000. Sementara HET-nya Rp 69.500 per 5 kilogram," ujar Zulhas di Jakarta, dikutip dari rekaman suara yang dibagikan oleh Kementerian Perdagangan pada Senin, 19 Februari 2024.

Dia menjelaskan kenaikan harga beras premium disebabkan oleh menipisnya pasokan di dalam negeri. Ini dikarenakan, panen raya mundur akibat faktor cuaca ekstrem El Nino. Untuk mengatasi masalah kenaikan dan kelangkaan beras, Zulhas menganjurkan masyarakat beralih ke beras Bulog. 

"Jadi saya berharap masyarakat beralih ke SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar), karena kalau premium kan harganya lagi naik," kata Zulhas di Jakarta, dikutip dari rekaman suara yang dibagikan oleh Kementerian Perdagangan pada Senin, 19 Februari 2024.

Menurutnya jika masyarakat beralih ke beras Bulog, maka persediaan beras premium akan mencukupi. Harga beras premium saat ini telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 13.900 per kilogram.

YOLANDA AGNE | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI | ANNISA FEBIOLA | DANIEL A. FAJRI | RIANI SANUSI PUTRI 

Pilihan Editor: Jokowi Bilang Bansos Beras Bantu Masyarakat Hadapi Kenaikan Harga

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

2 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

4 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

8 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

8 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

9 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

10 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

10 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

11 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

12 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating


Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

12 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK