TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengkritik pemerintah Joko Widodo atau Jokowi yang menyalurkan bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat seolah-olah sebagai bentuk kedermawanan pemerintah. Hal ini harus diluruskan, menurut Mahfud, karena Bansos adalah hak rakyat, milik rakyat, dan harus dikembalikan kepada rakyat.
"Bantuan sosial seakan-akan kedermawanan pemerintah kepada rakyat, padahal bantuan sosial itu milik rakyat yang dikembalikan ke rakyat. Lalu, ada yang ngaku ini dari saya. Bukan! Bantuan sosial itu bantuan dari rakyat," kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024.
Hal itu disampaikan pada saat Mahfud menghadiri acara Istighosah dan Gebyar Budaya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu, 7 Februari 202. Ia juga mengatakan siapa pun nanti yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden wajib memberi bansos.
Secara spesifik, Mahfud berjanji bila ia dan capres Ganjar Pranowo menang dalam Pilpres 2024, maka pemerintah akan merapikan penerima bansos lewat program KTP Sakti.
"Di beberapa tempat, banyak diberikan pada yang tidak berhak dan yang benar-benar miskin tidak dapat. Ada juga yang dikumpulkan di pinggir jalan, lalu dapat bantuan sosial; itu tidak boleh," kata Mahfud.
Mantan Menko Polhukam itu sebelumnya juga menyebutkan, Bansos dengan KTP Sakti nantinya tidak perlu diantar oleh kepala daerah atau menteri, melainkan cukup dikirim lewat pos. "Kalau pun mau diantar, tak perlu diantar oleh pejabat tinggi, cukup pak lurah atau kepala desa saja," kata Mahfud.
Menurut dia, pembagian Bansos sebetulnya cukup dilakukan oleh lurah atau camat. "Kalau kementerian yang turun tangan, itu Kementerian Sosial, kalau tidak mau politisasi, maka harus seperti itu," ujar Mahfud dalam acara Tabrak, Prof! di Pos Bloc, Jakarta, Rabu malam, 7 Februari 2024.
Ia pun mengkritik pemerintah Jokowi yang hanya berfokus membagikan Bansos di daerah dengan jumlah pemilih terbanyak dalam Pemilu 2024.
"Saya kemarin ke Bengkulu. Di depan bandara, banyak orang berkumpul. Lalu, ada seseorang yang ngacung (angkat tangan), Pak, saya ini orang miskin, tetapi enggak pernah kebagian bansos," kata Mahfud. "Katanya, presiden bagi bansos ke mana-mana. Lalu, bansos dibagi ke mana? Seharusnya milih (bagi bansos) bukan di tempat banyak suara pemilu, tetapi di tempat desa-desa yang banyak orang miskin."
Oleh sebab itu, Mahfud kembali menegaskan bahwa Bansos sejatinya adalah kebijakan negara dan bukan hadiah dari presiden. "Ini harus ditegaskan, karena ada juga para menteri lalu mengatakan, ini dari presiden Republik Indonesia. Bahkan, ada yang menambahi, ini bapaknya calon wakil presiden lho, sehingga ditempeli; itu tidak boleh," katanya.
ANTARA
Pilihan Editor: Ekonom Ini Bantah Klaim Pemerintah Bansos Tekan Inflasi: Harga Beras Terus Naik Menjelang Pemilu
