TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia merespons soal pernyataan calon wakil presiden (Cawapres) Nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Cawapres, Ahad, 21 Januari lalu. Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai komitmen Gibran untuk melanjutkan program hilirisasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru akan menimbulkan banyak masalah.
"Pernyataan Cawapres 02 yang mengglorifikasi industri nikel dan ambisi hilirisasinya, seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengabaikan banyaknya persoalan yang terjadi selama ini," ujar Leonard dalam keterangannya pada Senin, 22 Januari 2024.
Ia menegaskan bahwa faktanya pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat. Adapun pertambangan nikel di Indonesia beroperasi dengan skema perizinan berbasis lahan. Per September 2023, ada 362 izin pertambangan nikel dengan luas 933.727 hektare, sebagian besar berada di timur Indonesia yang kaya biodiversitas.
Berdasarkan catatan Greenpeace, di beberapa lokasi telah terjadi pembukaan lahan dan deforestasi di dalam izin konsesi nikel seluas 116.942 hektare. Masing-masing terjadi di Pulau Sulawesi 91.129 hektare atau 20 persen dari total deforestasi Pulau Sulawesi, dan di Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku Utara dan Maluku) seluas 23.648 hektare atau 8 persen dari deforestasi Kepulauan Maluku.
"Eksploitasi nikel yang ugal-ugalan juga telah mencemari laut dan udara," ujar Leonard. Ia pun menyoroti rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW. Menurutnya, sebagian besar di antara rencana untuk smelter nikel itu jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara.
Akibat penambangan dan pengolahan nikel, menurut Greenpeace, sebanyak 882 ribu ton limbah berbahaya mencemari Pulau Obi. Cadangan nikel Indonesia pun bakal habis dalam 6-15 tahun saja sebagai imbas dari masifnya pengembangan smelter.
Di sisi lain, Greenpeace juga menilai solusi hilirisasi yang ditawarkan Gibran justru memperlihatkan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi pasangan Prabowo Subianto tersebut. Watak ekonomi ekstraktif ini, ujar Leonard, telah memicu banyak masalah seperti ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Persoalan itu juga telah melahirkan berbagai konflik agraria, merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir, merusak hutan dan lahan gambut, serta mencemari lingkungan. Hal itu pun membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara. Sehingga, Indonesia turut berkontribusi memperparah krisis iklim.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Berdasarkan PKPU Nomor 78 Tahun 2024, kampanye akbar adalah sebutan untuk kampanye rapat umum. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Pilihan Editor: Walhi Sebut Pernyataan Gibran Tak Sesuai Fakta: Food Estate Singkong Gagal, Tidak Pernah Panen
