Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menhub Budi Karya Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi, Jubir: Bapak Fokus Kerja

image-gnews
Menhub Budi Karya saat mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait dengan persoalan transportasi berbasis online di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 18 Juli 2017. TEMPO/Subekti
Menhub Budi Karya saat mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait dengan persoalan transportasi berbasis online di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 18 Juli 2017. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menanggapi perihal isu mundurnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dari Kabinet Indonesia Maju jilid II yang dipimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Adita tak membenarkan atau membantah pertanyaan soal mundurnya Budi Karya dari kabinet. "Bapak fokus kerja," ujarnya singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Kamis, 18 Januari 2024.

Adita menyebut, Budi Karya memiliki banyak tugas sebagai Menteri Perhubungan. "Yang saya tahu, Pak Menteri ini fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya."

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan isu mundurnya sejumlah menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo sudah tersebar sejak beberapa waktu lalu. 

"Sudah ada setidaknya lima menteri yang mau mundur yang kita sudah mendengar kabarnya," ujar Deddy saat dihubungi Tempo, Kamis.

Dia menyebut, kelimanya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

"Itu kan nama-nama yang sudah lama diisukan," tutur Deddy.

Jika menteri-menteri tersebut benar mundur, menurut dia, ada persoalan serius dalam pengelolaan negara. "Kalau itu benar dan benar-benar terjadi, menurut saya itu tamparan keras bagi pemerintahan Jokowi dan sebagai presiden," ujar Deddy.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwalnya, dia menjelaskan, dalam sejarah Republik Indonesia baru satu kali ada menteri yang mundur beramai-ramai dari kabinet yakni ketika zaman Presiden RI kedua, Soeharto.

Seperti yang diketahui, 14 menteri dalam kabinet Soeharto mundur pada 20 Mei 1998. Mereka dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita untuk menyatakan mundur dari jabatannya.

"Kalau itu terjadi, apalagi menteri-menteri kunci seperti Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan ada setidaknya tiga lagi, itu kan portofolio-portofolio penting dan selama ini dianggap sebagai penyangga dan penyokong kuat semua kebijakan dari pemerintahan Jokowi," kata Deddy.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah isu menteri mundur dari Kabinet Jokowi. Dia menegaskan, seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap solid membantu Jokowi hingga akhir masa jabatan.

"Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari Dwipayana dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri yang Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi Tengah Tunggu Momentum

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Bebastugaskan Direktur STIP Buntut Taruna Tewas Dianiaya Senior: Ini Tanggung Jawab dan Tindakan Tegas

1 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri) berdoa di depan jenazah almarhum Putu Satria Ananta Rustika saat berkunjung ke rumah duka di Desa Gunaksa, Klungkung, Bali, Kamis, 9 Mei 2024. Kunjungan Menteri Perhubungan ke rumah duka tersebut untuk menyampaikan belasungkawa dan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga almarhum Putu Satria Ananta Rustika yang menjadi korban penganiayaan seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Menhub Bebastugaskan Direktur STIP Buntut Taruna Tewas Dianiaya Senior: Ini Tanggung Jawab dan Tindakan Tegas

Menhub Budi Karya Sumadi membebastugaskan direktur dan beberapa pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Jakarta.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

3 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

3 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

4 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

4 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

5 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

5 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Setelah Eko Patrio, PAN Hembuskan Nama Yandri Susanto untuk Jadi Menteri Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto (ketiga kanan) dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (keempat kanan) saat menerima kunjungan Partai Gerindra di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023. Dalam pertemuan tersebut, PAN menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setelah Eko Patrio, PAN Hembuskan Nama Yandri Susanto untuk Jadi Menteri Kabinet Prabowo

Nama Yandri Susanto diusulkan dari kader PAN daerah yang akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan Rakornas Pilkada pada hari Kamis ini.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

6 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

7 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating