TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menilai Muhaimin Iskandar tak konsisten soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, cawapres nomor urut satu Cak Imin itu awalnya mendukung tapi belakangan menolak IKN saat berlangsungnya kontestasi Pilpres 2024.
Menurut Budiman, Cak Imin terlalu dini dalam mengevaluasi pembangunan IKN. "Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari Rp 40 triliun," kata Budiman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023.
Budiman menjelaskan bahwa sebetulnya terdapat beberapa sejumlah pengusaha Indonesia yang telah melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN. Salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor itu adalah adanya pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia yang memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.
Selain itu, proyek sebesar IKN juga akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya, seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak. "Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut," ujar Budiman.
Sebelumnya dalam debat kedua Pilpres 2024, Jumat pekan lalu, cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, menyinggung Cak Imin yang tidak lagi mendukung proses pembangunan IKN setelah mendampingi calon presiden Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan.
"Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini ... tidak konsisten. Dulu dukung, sekarang tidak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan," kata Gibran kala itu.
Pernyataan Gibran merespons Cak Imin yang menyebut IKN sebagai salah satu proyek besar ambisius namun, tidak menghitung skala prioritas. Pasalnya, proyek itu membutuhkan dana besar, yakni sekitar Rp 500 triliun. Padahal, 1 persen dari sekitar Rp 400 triliun saja bisa untuk membangun seluruh jalan dan kota di Kalimantan.
"Dan yang paling penting soal infrastruktur SDM (sumber daya manusia), 3 persen bisa untuk membangun sekolah dengan baik di Kalimantan. Itu salah satu contoh membangun (dengan) skala prioritas," ucap Cak Imin. "Saya setuju yang paling penting bukan infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang penting adalah membaca skala prioritas."
Lebih jauh Budiman menilai pembangunan IKN sebenarnya agenda strategis nasional dan tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek. Sebab, pemindahan ibu kota negara bukanlah sebuah gagasan yang baru di pemerintahan Presiden Jokowi, melainkan sudah ada sejak era Presiden Soekarno. "Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak Presiden Soekarno dan selanjutnya," ujar dia.
ANTARA
Pilihan Editor: Tim Amin Bandingkan Pemerataan Ekonomi 40 Kota dengan Pembangunan IKN
