TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melibatkan swasta untuk mengembangkan jaringan gas rumah tangga. Ini bertujuan untuk menurunkan beban fiskal dari subsidi LPG 3 kilogram.
Dalam keterangan pers di Istana Merdeka pada Kamis, 12 Oktober 2023, Airlangga mengatakan, kebijakan ini dimungkinkan andai Jokowi merevisi Peraturan Presiden (Perpres). Dalam pernyataannya Airlangga tak menjelaskan Perpres mana yang ia maksud.
Namun soal jaringan gas ini ditata pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Dengan kebijakan ini, selain dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pengembangan jaringan gas akan digarap kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akan menjadi penanggung jawab.
Menurut Airlangga, progres pengembangan jaringan gas selama ini baru 835 ribu sambungan rumah tangga. 241 ribu di antaranya berasal dari pendanaan PGN, sedangkan 594 ribu dari pemerintah.
Airlangga menyebut target sambungan rumah tangga jaringan gas mencapai 2,5 juta pada 2024. Angka ini turun dari target awal 4 juta sambungan untuk 2024.
Terkait dengan harga gas, pemerintah juga memberikan tugas kepada SKK Migas untuk menjadi agregator agar harga gas dari hulu untuk program jargas bisa dipatok USD 4,72 juta per MMBTU. Saat ini, harga gas hulu berkisar USD 6-7 juta per MMBTU.
Subsidi untuk LPG terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data yang disampaikan Airlangga, LPG yang disubsidi pada 2022 mencapai 7,8 juta ton. Di tahun ini subsidinya mencapai Rp 117 Triliun.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengklaim alokasi subsidi sudah sesuai dengan apa yang dianggarkan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pipa jaringan gas rumah tangga yang akan digunakan di Indonesia sepenuhnya buatan dalam negeri.
Agus menyatakan perusahaan pipa nasional memiliki kemampuan untuk menyediakan pipa-pipa untuk jaringan gas. “Perusahaan pipa di Indonesia banyak sekali loh,” kata Agus usai mengikuti rapat internal pada di Istana Merdeka pada Kamis.
Pilihan Editor: Ditunjuk Jokowi, Erick Thohir Emban Semua Jabatan Luhut di Pemerintahan
