TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) of Guidance of Sustainable Ocean Economy akan menjadi panduan implementasi ekonomi biru di Indonesia.
“Inisiatif ini, dengan prinsip menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas, akan memastikan jalur yang inklusif dan berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi biru,” katanya dalam pertemuan OECD Sustainable Ocean for All Initiatives: The Development of Guidance for Development Cooperation for a Sustainable Ocean Economy di Paris, Perancis, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Indonesia memiliki 95 persen penduduk di 100 kilometer (km) dari garis pantai dan 40 juta penduduk pedesaan yang bergantung pada kelautan untuk makanan dan penghidupan. Ekonomi biru mempekerjakan 7 juta orang, dan 40 persen perdagangan laut global melewati jalur yang melintasi Indonesia. Nilai tahunan perekonomian kelautan Indonesia mencapai lebih dari 280 miliar dolar Amerika dengan pembangunan kelautan dan manufaktur sebagai dua sektor utama.
Lebih lanjut, ekonomi biru di Indonesia bertumbuh 10,5 persen per tahun sepanjang periode 2012-2022, melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5 persen. Produksi perikanan laut nasional turut mengalami surplus perdagangan sebesar 4,12 miliar dolar AS pada tahun 2018, yang menunjukkan permintaan besar dari pasar internasional. “Indonesia perlu meningkatkan kontribusi industri maritim terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional yang mencapai 2,04 persen, dibandingkan tingkat pertumbuhan PDB nasional sebesar 3,69 persen pada 2021,” ungkap Suharso.
Terkait strategi pengembangan ekonomi biru di Indonesia, meliputi peluncuran National Blue Agenda Action Partnership, kemitraan dengan Stanford University dalam Blue Food Assessment, hingga Indonesia Blue Economy Roadmap dengan enam sektor utama. Mulai dari transportasi dan logistik maritim, perikanan dan pertanian laut, pariwisata bahari, energi terbarukan kelautan, bioteknologi kelautan, dan pengelolaan tata ruang pesisir.
Baca Juga:
Menurut Kepala Bappenas, Indonesia Blue Economy Roadmap menguraikan komitmen kita untuk menyeimbangkan pertumbuhan sosial ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia disebut berhasil menjadikan ASEAN Blue Economy Framework sebagai acuan berbagi analisis data, keahlian teknis, pendanaan dan sumber daya, serta peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan ekonomi biru. “OECD untuk bergerak bersama kami dalam memajukan inisiatif Ekonomi Biru Indonesia dan ASEAN Blue Economy Framework pada 2024. Kita dapat bekerja sama menuju nilai-nilai kelautan yang lebih berkelanjutan, sejahtera, dan adil demi masa depan dunia, Indonesia, kawasan ASEAN, dan sekitarnya,” ucap dia.
Setelah berperan sebagai non-economies member, lanjut dia, Indonesia akan segera menjadi anggota OECD. Pada Kamis (5 Oktober 2023), Indonesia telah mematangkan rencana untuk bergabung menjadi anggota OECD sebagai salah satu strategi mewujudkan target pembangunan sesuai amanat Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Paris, Kamis (5 Oktober), Suharso menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, menuju negara ekonomi maju pada 2045. "Kami memiliki pekerjaan rumah yang harus dilakukan, mengenai pengembangan ekonomi biru, ekonomi hijau, keluar dari jebakan pendapatan menengah, dan banyak lainnya. Dengan bergabung dengan OECD, akan memberikan peluang besar untuk kami mereformasi dan mengubah Indonesia ke standar internasional dalam aspek-aspek tersebut," ujar Menteri PPN..
Keanggotaan Indonesia dalam OECD dikatakan bakal mendorong kerja sama ekonomi biru atau antara Kementerian PPN/Bappenas dengan OECD yang akan berkontribusi terhadap komitmen tanah air melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Ekonomi biru dinilai sebagai upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga turut mendukung pelestarian laut beserta ekosistem pendukungnya. Kerja sama Indonesia-OECD terkait ekonomi biru diharapkan dapat memperluas akses berbagi data, analisis, hingga pengalaman pakar agar Indonesia bisa mendapatkan evaluasi yang komprehensif terkait potensi ekonomi biru di tanah air.
Salah satu upaya melaksanakan kerja sama tersebut dengan membentuk satuan tugas mengenai ekonomi biru ASEAN sebagai panduan untuk melaksanakan langkah-langkah. Indonesia berencana pula menyelenggarakan Forum Ekonomi Biru ASEAN yang kedua untuk melanjutkan proses tersebut.
Pilihan Editor: Gantikan Syahrul Yasin Limpo, Ini Langkah Pembenahan Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi
