Lebih lanjut, kata Fahmy, pemerintah juga perlu menyiapkan insentif agar investor mau berinvestasi. Terlebih, negara-negara lain juga membuka peluang serupa. Artinya, Indonesia harus bersaing.
"Misalnya, tax holiday atau isentif pajak-pajak lainnya. Selain itu, perlu ada kemudahan usaha, perizinan," kata Fahmy.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pendanaan transisi energi melalui skema JETP masih belum jelas didapatkan oleh pemerintah.
Luhut menjelaskan, saat dia berkunjung ke Ibu Kota Amerika Serikat (AS), Washington, D.C bulan lalu, belum ada kejelasan tentang pencairan dana tersebut.
"Waktu saya ke Washington bulan lalu, kami paparin mereka bilang iya. Terus saya bilang where is the money? Ao ao...ngomong doang,” kata Luhut di acara Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas, di The Westin Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023.
Luhut mengatakan, belum jelasnya skema pinjaman ditengarai menjadi alasan belum cairnya dana senilai US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per dolar AS) pada saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.
Luhut pun geram, karena kesepakatan JETP itu sudah masuk dalam pembahasan saat gelaran KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu. Namun, Luhut percaya diri tanpa JETP, Indonesia tetap bisa menjalankan programnya.
"Kalau kasih harga loan-nya dengan harga commercial loan, forget it we can do it by own, kenapa kalian ngatur-ngatur," begitu kata Luhut.
RIRI RAHAYU | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Pilihan Editor: Luhut Meragukan Janji Pendanaan JETP
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini