TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam menanggapi pemerintah yang menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024. Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kemarin.
Menurut Pieter, target tersebut terlalu ambisius. Namun, dia mengapresiasi nilai baik dari Presiden Jokowi itu. “Tapi saya kira akan sangat sulit mewujudkannya. Perlu keajaiban untuk bisa mewujudkannya,” ujar dia kepada Tempo, Selasa, 21 Februari 2023.
Pieter mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2021, di mana tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional sekitar 2,14 persen. Kemudian mengalami penurunan menjadi 2,04 persen pada 2022.
“Saya tidak punya saran bgmn mencapai tingkat kemiskinan ekstrim 0 persen. Saran saya pemerintah tidak perlu menargetkan sesuatu terlalu muluk,” kata Pieter.
Secara keseluruhan data BPS mengungkap, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.
Persentase penduduk miskin perkotaan Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.
Data lainnya, dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022).
Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024. Hal itu, kata dia, menjadi fokus jangka pendek pemerintah.
Artinya, bendahara negara berujar, keseluruhan total angka kemiskinan akan menurun. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan pendanaanya juga akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan.
“Jadi kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen, kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5-7,5 persen,” kata dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
