TEMPO.CO, Nusa Dua-Organisasi internasional yang berfokus memerangi korupsi, yakni Transparency International, mendesak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menaruh perhatian dan memberikan solusi terhadap isu lintas negara. Korupsi, terutama yang berskala besar telah memicu krisis yang dampaknya dirasakan secara internasional.
"Kami mendesak Anda memanfaatkan kesempatan KTT G20 untuk berkomitmen kembali memerangi korupsi transnasional dengan memenuhi janji sebelumnya dan mempercepat implementasi dengan langkah-langkah yang baru," tulis Transparency International seperti dikutip dalam situs resminya, Selasa, 15 November 2022.
Baca Juga:
Transparency International, melalui situs resmi mereka, telah melayangkan surat terbuka kepada Presidensi G20 lantaran KTT dianggap absen dari pembahasan isu-isu korupsi lintas negara. Surat terbuka itu diteken 14 negara perwakilan dan satu sekretariat Transparency International yang meliputi Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Indonesia, Italia, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.
KTT G20 berlangsung selama dua hari, 15-16 November 2022, di Nusa Dua, Bali. Indonesia sebagai Presidensi Indonesia 2022 mengangkat tiga isu prioritas yang mencakup transisi energi, arsitektur kesehatan, dan transformasi digital.
Transparency International menyatakan sangat prihatin lantaran secara kolektif, G20 terkesan mengabaikan komitmen ini. "Tidak ada yang menghentikan para koruptor dan penjahat untuk memindahkan aset curian ke negara lain yang belum menindak uang kotor," kata lembaga tersebut.
Organisasi, menurut keterangan resminya, mengakui Indonesia sebagai Presidensi G20 ingin memainkan peran strategis dalam mencapai pembangunan dan pemulihan ekonomi. Namun, kata mereka, absennya negara dalam pembahasan isu korupsi lintas batas telah merusak upaya sebelumnya.
"Korupsi lintas batas tingkat tinggi terlalu kontroversial untuk dibahas oleh G20 tahun ini, dan bisnis seperti biasa terus berlanjut dengan kedok multilateralisme." Tidak hadirnya G20 untuk pengentasan persoalan korupsi, menurut Transparency International menghambat pemulihan ekonomi.
Persoalan ini menggagalkan langkah G20 untuk mengatasi masalah krisis karena iklim dan energi. "Jika G20 ingin memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global pada masa depan, mereka tidak dapat mengabaikan ancaman korupsi lintas batas. Keberhasilan KTT Bali dan kerja G20 di tahun depan bergantung pada tanggapan bersama para anggota," kata organisasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny Plate menyatakan Presidensi KTT G20 membahas agenda-agenda prioritas. Namun, delegasi bisa mengomentari isu di luar transisi energi, arsitektur kesehatan, dan transformasi digital. "Tapi yang diadopsi adalah prioritas itu," kata Jhonny.
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
