Kemenkeu Sebut Dampak Kenaikan Harga BBM ke Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan, Kenapa?

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pengaruh kenaikan harga BBM pada awal September 2022 ternyata tidak seburuk perkiraan sebelumnya. 

Febrio mengatakan, ini tercermin dari realisasi angka inflasi September yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,95 persen secara tahunan atau year on year (yoy) atau 1,17 persen secara bulanan (month to month/mtm). Padahal, pemerintah memperkirakan akan berada di atas 6 persen untuk yoy dan 1,38 persen mtm.

“Sumbangan inflasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih kecil dari perkiraan Pemerintah," kata Febrio melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 Oktober 2022.

Menurut Febrio, pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk meredam dampak rambatan inflasi itu sehingga tidak seburuk perkiraan. Di antaranya dengan mengalokasikan bantuan subsidi transportasi umum, ongkos angkut, subsidi upah, dan bantuan langsung tunai (BLT) BBM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, kata dia, inflasi pangan terus dikendalikan untuk menjaga akses kebutuhan pangan. “Peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah berhasil menjaga inflasi volatile food. Kinerja baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Febrio.

Febrio mengatakan, hampir 40 daerah telah mampu menjaga tingkat inflasinya lebih rendah dari tingkat inflasi nasional. Meski begitu, ke depan kata dua tekanan inflasi yang berkaitan denfan efek musiman, khususnya musim penghujan, masih harus diwaspadai bersama.

Pada September 2022, inflasi pangan bergejolak atau volatile food sedikit meningkat ke angka 9,02 persen (yoy) dari data Agustus 2022 sebesar 8,93 persen. Ini didorong oleh masih melimpahnya stok pangan hortikultura, minyak goreng, dan ikan sehingga mampu menahan inflasi naik lebih tinggi. 

Kendati begitu, angka inflasi volitile food lebih didorong harga beras yang sedikit mengalami peningkatan seiring berlangsungnya musim tanam. Pada sisi lain, deflasi pada bawang merah dan cabai merah berkontribusi pada terjaganya inflasi volatile food

Pemerintah menurut Febrio akan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan agar inflasi pangan tetap terkendali. Di antaranya melalui anggaran ketahanan pangan dan anggaran infrastruktur untuk memperlancar penyediaan pangan yang mudah dan terjangkau akan terus diperkuat. 

"Dana Isentif Daerah (DID) yang diberikan kepada pemerintah daerah juga terbukti efektif mendorong daerah untuk lebih bekerja keras lagi dalam pengendalian inflasi di wilayahnya,” ujar Febrio.

Inflasi inti pada September juga meningkat pada level yang moderat sebesar 3,21 persen dari Agustus 3,04 persen yoy. Kenaikan inflasi inti terjadi pada hampir seluruh kelompok barang dan jasa, seperti sandang, layanan perumahan, pendidikan, rekreasi, dan penyediaan makanan dan minuman/restoran. 

“Kenaikan inflasi inti mencerminkan peningkatan permintaan domestik secara keseluruhan sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi,” ujar Febrio.

Sementara itu, iflasi harga diatur pemerintah atau administered price pada September 2022 meningkat menjadi 13,28 persen dari Agustus 6,84 persen. Ini didorong oleh penyesuaian harga BBM. Sebagai rambatannya, terjadi kenaikan pada tarif angkutan umum, baik transportasi daring, bus Antar Kota Antar Provinsi/AKAP, maupun Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP).

Baca: Ancaman Resesi Global 2023, Gibran Sebut Masalah Ketahanan Pangan PR Utama

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Belum 1 Pekan, PT Pos Sudah Salurkan 60 Persen Bansos

1 jam lalu

Belum 1 Pekan, PT Pos Sudah Salurkan 60 Persen Bansos

Penyaluran BLT BBM tahap 2 tersalurkan sebesar 66,31 persen, PKH 67,24 persen, dan BPNT 66,72 persen.


Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

5 jam lalu

Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan Indonesia memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi perekonomian global yang bergejolak.


Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

5 jam lalu

Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

Di tengah perekonomian global yang masih bergejolak, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan ada risiko stagflasi, bahkan resflasi.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

6 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

1 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

1 hari lalu

Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

Survei Charta Politika menyebut kondisi penegakan hukum di Indonesia masih mendapat rapot merah. Meski ada peningkatan dibandingkan survei sebelumnya


Pemerintah Kota Bandung Cairkan Rp 7 Miliar Bansos BBM untuk 3 Bulan Sekaligus

1 hari lalu

Pemerintah Kota Bandung Cairkan Rp 7 Miliar Bansos BBM untuk 3 Bulan Sekaligus

Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan anggaran Rp 7 miliar dari dana APBD untuk bansos BBM.


Survei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen

1 hari lalu

Survei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen

Yunarto menyebut kepuasan terhadap Jokowi sempat ajlok ke angka 63,5 persen pada September 2022 akibat kenaikan harga BBM.


Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

1 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

1 hari lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.