TEMPO.CO, Jakarta -Terpilihnya Ahmadi Noor Supit sebagai anggota Badan Pengawas Keuangan atau BPK periode 2022-2027 tidak mengejutkan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Sebab menurutnya, sinyal itu sudah terbaca ketika fit and proper test berlangsung pada Senin, 19 September 2022.
“Saya kira enggak ada yang luar biasa dari fit and proper test calon anggota BPK di Komisi XI kemarin. Bahkan penanya kedua untuk Pak Supit dari Fraksi Nasdem nyeletuk mengatakan pemenangnya sudah jelas,” ujar Lucius kepada Tempo, Selasa, 20 September 2022.
Lucius pun mengatakan terpilihnya Ahmadi menunjukkan bahwa fit and proper test hanya menjadi ajang formalita dan basa basi. Terlebih, politisi Partai Golkar itu menang secara aklamasi.
“Pemenangnya sudah ada sebelum fit and proper test,” ujarnya. “Terpilih secara aklamasi, mengkonfirmasi formalitas itu.”
Terpilihnya politisi, lanjut Lucius, juga membuat sulit untuk berharap BPK akan menjadi rujukan untuk membangun kepastian tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Menurutnya, konflik kepentingan akan muncul jika politisi menjadi pemegang kendali di BPK. Karena itu, ia berharap fit and proper test anggota BPK kali ini menjadi momentum bagi publik untuk serius mengawal fit and proper test anggota BP.
“Agar BPK tidak dibajak politisi-politisi yang akan membuat kredibilitas audit BPK tidak pernah sangat dipercaya,” ujar Lucius.
Namun terlepas dari latar belakang Ahmadi sebagai politisi, Lucius berharap Ahmadi bisa memastikan kredibilitas hasil audit BPK. Dia memiliki PR agar penilaian BPK harus muncul dari fakta dan data, bukan dari hasil transaksi seperti yang sudah beberapa kali terjadi.
“BPK harus membangun independensi. Walaupun sulit rasanya kalau terlalu banyak politisi di kursi tertinggi BPK,” kata dia.
Adapun Komisi XI, Kahar Muzakir, mengatakan politikus Partai Golkar tersebut terpilih secara aklamasi. Dia menyebut Ahmadi mendapat hasil fit and proper test yang bagus. "Dan yang utama lagi, kelihatannya kawan-kawan sepakat. Ini aklamasi kita. Tidak voting," ujar Kahar ketika ditemui di Gedung Nusantara I Kompleks DPR RI, Selasa, 20 September 2022.
Ihwal status Ahmadi sebagai politikus, Kahar menilai hal tersebut bukan masalah. Sebab status itu adalah status di masa lalu. "Kalau dia masuk ke sana, kan tidak jadi anggota partai lagi, " kata dia.
Selain itu, Kahar meyakini Ahmadi sebagai sosok profesional bakal mengikuti aturan yang berlaku. "Dia jadi profesional supaya hasilnya sesuai kaidah-kaidah yang ditetapkan," ucap Kahar.
Baca Juga: Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
